Alasan Pemaaf dalam menghapus Tindak Pidana

Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana— Di artikel sebelumnya telah dibahas mengenai alasan pembenar dalam menghapus tindak pidana. Dalam KUHP, selain alasan pembenar ada juga alasan pemaaf dalam menghapus tindak pidana seseorang. Apa itu alasan pemaaf?

Menurut buku “Asas-Asas Hukum Pidana” karya Achmad Soemadi Pradja, ia  menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Alasan Pemaaf

  • Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ‘tidak mampu bertanggungjawab’

Alasan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, yakni:

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam buku “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana” karya Moeljatno, Moeljatno mengemukakan 2 (dua) syarat agar Pasal 44 ayat (1) dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:

  1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
  2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.
  3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (Overmacht)

Alasan ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Alasan daya paksa dalam Pasal 48 sejatinya dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf. Dalam artikel sebelumnya telah dibahas daya paksa (Overmacht) sebagai alasan pembenar, selanjutnya dalam artikel ini akan dijelaskan daya paksa sebagai alasan pemaaf. Contoh dari daya paksa sebagai alasan pemaaf digambarkan oleh R. Sugandhi dalam bukunya “KUHP Berikut Penjelesannya” di mana terjadi keadaan sebagai berikut:

Dalam sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum.

  • Perbuatan karena Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces)

Alasan ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Alasan ini merupakan lanjutan dari pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP. Ada perbedaan mendasar yang ada pada noodweer dan noodweer exces sehingga menjadi kategori yang berbeda.

  1. Dalam noodweer, pembelaan terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban karenanya sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan (alasan pembenar).
  2. Sedangkan dalam noodweer exces, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (hevige gemoedsbeweging) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf).

Contohnya, apabila seseorang korban tengah dalam pergulatan menahan hunusan pisau dari orang yang hendak menusuknya, namun akhirnya korban berhasil merebut pisau tersebut dari pelaku penyerangan yang kemudian korban menusuk penyerangnya tersebut hingga berkali-kali. Dalam hal ini korban bisa saja hanya melumpuhkan dengan hanya melukai penyerangnya sehingga menghilangkan ancaman yang ada pada dirinya, namun karena keguncangan jiwa yang hebat (hevige gemoedsbeweging) tersebut korban menusuk pelaku tersebut hingga berkali-kali hingga tewas.

  • Perbuatan karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah

Alasan ini terdapat pada Pasal 51 Ayat 2 KUHP, yaitu:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Alasan ini merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang ia kira merupakan perbuatan yang sah untuk dilakukan sesuai jabatannya. Heindra A. Sondakh dalam artikel jurnalnya, “Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUH Pidana”, menerangkan contoh dari berlakunya Pasal 51 Ayat 2 sebagai alasan pemaaf yaitu jika ada situasi di mana beberapa anggota Polri diberi perintah oleh Anggota Penyidik Polisi Senior untuk menangkap seseorang, di mana penyidik senior tersebut berbohong bahwa telah ada Surat Penangkapan yang padahal tidak ada. Dalam hal ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap atas suruhan anggota penyidik senior tersebut tidak dapat dipidana dengan alasan sebagai berikut:

  1. Dengan iktikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan
  2. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Dari kejadian di atas, apa yang dilakukan oleh para anggota polisi dalam menangkap seseorang tersebut merupakan tindakan melawan hukum, namun kesalahannya dihapuskan karena ketidaktahuan mereka dalam menjalankan tugas yang mereka kira merupakan tugas yang sah, yang ternyata tidak sah.  

Related Post
Alasan Pembenar dalam menghapus Tindak Pidana

Alasan Pembenar dalam Tindak Pidana— Menjadi korban tindak kejahatan merupakan salah satu risiko yang dihadapi sehari-hari. Dari mulai pembegalan di Read more

Apa itu Residivis?

Residivis dalam Hukum Pidana—Istilah ‘residivis’sudah tidak asing lagi terdengar. Biasanya istilah tersebut sering terdengar pada saat menonton atau membaca portal Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *