Alasan Pembenar dalam menghapus Tindak Pidana

Alasan Pembenar dalam Tindak Pidana— Menjadi korban tindak kejahatan merupakan salah satu risiko yang dihadapi sehari-hari. Dari mulai pembegalan di jalan raya, bahkan hingga perampokan di dalam rumah. Dalam situasi tersebut terdapat pilihan untuk membela diri menjadi korban tindak kejahatan tersebut. Namun, bagaimana jika pembelaan diri yang dilakukan tersebut berujung pada tindak pidana?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal ada dua alasan yang dapat dijadikan alasan dalam menghapus sebuah tindak pidana, yaitu Alasan Pembenar dan juga Alasan Pemaaf. Achmad Soema Di Pradja dalam bukunya, “Asas-Asas Hukum Pidana”, menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pembenar adalah penghapusan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.

Alasan Pembenar

Dalam KUHP ada beberapa Pasal yang menjadi dasar dalam menerapkan Alasan Pembenar.

  • Perbuatan karena daya paksa (Overmacht)

Alasan ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Daya paksa (Overmacht) dalam Pasal di atas dijelaskan dalam Memorie van Toelichting/MvT (Memori Penjelasan) KUHP bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Ada 2 Jenis daya paksa yang dibedakan menurut tingkat paksaannya:

  1. Paksaan Absolut (Vis absoluta)

Daya paksa ini terjadi apabila ada tekanan dan paksaan yang kuat sehingga ia tidak dapat melakukan hal lain selain paksaan yang dipaksakan padanya. Contohnya, apabila seseorang didorong badannya dengan kuat oleh orang lain hingga badannya tersebut membuat seseorang lain terhempas dan mati. Seseorang yang didorong badannya tersebut tidak dapat dipidana karena digunakan sebagai “alat”.

  • Paksaan Relatif (Vis compulsive)

Berbeda dengan daya paksa absolut di mana tidak ada pilihan, dalam paksaan relatif terdapat pilihan walaupun pilihannya terbatas dan ditentukan oleh pemaksa. Contohnya seorang kasir yang ditodong pistol dan disuruh menyerahkan uang dari dalam kasir. Kasir tersebut mempunyai pilihan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan uang kepada pemaksa. Jika yang dipilih adalah menyerahkan uangnya, kasir tersebut tidak dapat dipidana atas hilangnya uang kasir.

  • Perbuatan karena pembelaan terpaksa (Noodweer)

Alasan ini ada pada Pasal 49 ayat 1 KUHP bunyinya:

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”

Pembelaan diri atau Noodweer merupakan hak seseorang dalam membela diri. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” berpendapat pembelaan diri dilakukan ketika serangan tersebut dengan atau masih berlanjut di mana pembelaan tersebut patut dilakukan dalam menjaga diri, kehormatan atau harta benda. Dari penjelasan Van Hamel tersebut, maka agar pembelaan yang dilakukan dapat dibenarkan harus memenuhi unsur persyaratan yaitu pembelaan dilakukan dengan tujuan untuk semata-mata menghilangkan ancaman yang berakibat berbahaya pada tubuh, kehormatan atau harta benda dan harus terjadi pada saat itu juga (sekonyong-konyong). Contohnya apabila seseorang yang menjadi korban begal di jalan melempar batu kearah pembegal yang membawa lari motornya dengan niat untuk menghentikan pembegal tersebut, namun mengenai kepalanya dan meninggal di tempat.

  • Perbuatan karena menjalankan perintah undang-undang

Alasan ini ada pada Pasal 50 KUHP yakni:

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.”

Pasal 50 KUHP menghapus sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, Pasal 167 Ayat 1 KUHP memuat mengenai larangan seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin, bunyi lengkapnya:

Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, ancaman pidana di atas tidak berlaku bagi penyidik yang tengah melakukan penggeledahan rumah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukumm Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari 2 (dua) pasal di atas, bisa kita lihat bahwa tindakan memasuki rumah orang lain oleh penyidik menjadi hilang sifat melawan hukumnya, karena penyidik memasuki rumah tersebut demi menjalankan perintah yang diamanatkan oleh undang-undang.

  • Perbuatan karena menjalankan perintah jabatan yang sah

Alasan ini diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

Alasan ini berlaku apabila ada seseorang yang atas perintah yang melekat pada jabatannya. Contohnya apabila seorang Polisi ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan dengan dasar Surat Perintah dari atasannya, maka penangkapan tersebut (yang merupakan perampasan kemerdekaan) menjadi dibenarkan dan alasan pembenar berlaku hanya untuk penangkapannya saja, apabila polisi tersebut kemudian memukul dan menganiaya tersangka hal tersebut bukanlah termasuk dalam alasan pembenar.

Related Post
Apa itu Residivis?

Residivis dalam Hukum Pidana—Istilah ‘residivis’sudah tidak asing lagi terdengar. Biasanya istilah tersebut sering terdengar pada saat menonton atau membaca portal Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *