Ancaman Pidana bagi penyedia film bajakan di Internet

Pidana bagi penyedia film bajakan di Internet—Saat kita berselancar di internet, terkadang ditemukan situs-situs yang menawarkan streaming film gratis yang pastinya merupakan film bajakan. Kehadiran situs-situs ini sebenarnya sangat merugikan bagi kalangan penggiat perfilman yang pastinya akan berdampak juga pada kualitas perfilman di Indonesia, karena berkurangnya keuntungan yang semestinya didapat dari film tersebut. Bagaimana ancaman pidana bagi para penyedia situs streaming film illegal?

Karya film merupakan sebuah karya seni. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009) yakni:

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sebagai sebuah karya seni, karenanya film juga merupakan bentuk kekayaan intelektual yang memiliki hak cipta yang melekat pada penciptanya. Mengenai Hak Cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta yaitu:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karya film termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 40 Ayat 1 huruf m UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Hak Cipta juga melekat adanya hak lain, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ada diatur dalam Pasal 5 UU 28/2014 tentang hak cipta. Sedangkan untuk hak ekonomi aturannya ada pada Pasal 9 UU 28/2014 tentang hak cipta, yakni:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f. pertunjukan Ciptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

Dari ketentuan di atas terkait hak ekonomi dalam Pasal 9 UU 28/2014 tentang hak cipta, di huruf b tercantum mengenai “penggandaan”. Penggandaan yang dilakukan selain oleh pencipta dan pemegang hak cipta inilah yang dapat dikatakan sebagai pembajakan. Hal ini ada pada Pasal 1 angka 23 UU 28/2014 tentang hak cipta yang penjelasannya adalah:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Ancaman Pidana bagi Pembajak Film di Internet

Dapat disimpulkan bahwa karya seni film merupakan bagian dari karya intelektual yang memiliki hak cipta, penggandaan karya seni film karenanya hanya boleh dilakukan oleh pencipta dan juga pemegang hak cipta karya seni film tersebut, di luar dari yang berhak tersebut, penggandaan yang dilakukan merupakan tindakan pembajakan yang melawan hukum. Lalu apa saja hukuman yang dapat diberlakukan kepada para penyedia situs streaming film bajakan tersebut?

Beberapa sanksi pidana bagi pembajakan film ada dalam 2 (dua) undang-undang berikut ini:

  1. Pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
  3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  4. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  5. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
  6. Pasal 80 Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari penjabaran di atas, diharapkan kita dapat menghargai hak cipta dari para pembuat karya seni film. Apalagi, di era sekarang ini, platform penyedia film secara legal juga sudah banyak bermunculan yang sangat mudah untuk kita bisa berlangganan. Dengan menonton secara legal, di samping kita mendapat kualitas film yang terbaik, kita juga dapat berkontribusi ke dunia perfilman dan tidak menguntungkan para pelanggar hukum.

Related Post
Mengenal Jenis-Jenis Hak Paten serta Masa Berlakunya

Jenis-Jenis Hak Paten serta Masa Berlakunya— Dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) selain hak cipta sejatinya juga ada hak lain yakni Read more

Pelanggaran Hak Terkait dalam Industri Hiburan

Pelanggaran Hak Terkait dalam Industri Hiburan — Beberapa hari belakangan ini publik dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda mirip anggota grup Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *