Begini Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Hal ini diatur dalam Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).

Terkait ketentuan pengajuan permohonan PKPU oleh debitor diatur dalam Pasal 222 ayat 1 UU KPKPU dan untuk kreditor pada Pasal 222 ayat 3 UU KPKPU. Pada dua ayat dalam pasal yang sama tersebut pada intinya baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan perkiraan bahwa pihak debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan PKPU

Pengajuan Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga sesuai domisili pemohon PKPU;
  2. Surat kuasa khusus otentik, yang penunjukannya kepada kuasa hukumnya bukan kepada law firm-nya, guna mengajukan permohonan;
  3. Izin advokat yang telah dilegalisir;
  4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai dengan jumlah tagihan masing-masing pada debitor;
  5. Laporan finansial (Financial Report);
  6. Lampiran rencana perdamaian (accord) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Untuk Pengajuan Permohonan PKPU oleh debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah didaftarkannya permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk soerang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Sedangkan Pengajuan Permohonan PKPU oleh kreditor, dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan wajib menunjuk soerang hakim sebagai pengawas dari hakim pengadilan turut juga mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Related Post
Kenali Actio Pauliana, Perlindungan Hukum Kreditor dari Debitor Nakal

Dalam hukum kepailitan, pengurusan harta pailit terkadang menemui kesulitannya sendiri. Salah satu contohnya adalah apabila harta pailit berpindahtangan dari debitor, Read more

Mengenal homologasi dalam Kepailitan

Homologasi dalam kepailitan — Perdamaian (accord) merupakan salah satu hal yang terdapat dalam perkara kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *