Covid-19: Hubungannya dengan Teori Hardship

Apa yang dimaksud teori hardship? Apa hubungannya dengan covid-19?

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum berakhir sampai saat ini. Kondisi kehidupan sosial, budaya, maupun perekonomian masyarakat menjadi berubah dan sebisa mungkin untuk beradaptasi dengan kondisi. Dalam bidang sosial dan budaya misalnya, masyarakat menyesuaikan diri untuk tidak melakukan aktifitas yang membuat kerumunan yaitu dengan social distancing/physical distancing sehingga pertemuan-pertemuan diadakan melalui daring. Dari mulai sekolah formal, perkuliahan, seminar, bahkan kegiatan keagamaan seperti ceramah dan bersedekah dilakukan melalui daring. Pekerjaan-pekerjaan dimaksimalkan melalui daring atau istilah di Indonesia dengan #dirumahaja.

Terhadap kejadian ini, ada kondisi beberapa pihak diuntungkan dan sebagian lainnya dirugikan. Pihak yang diuntungkan misalnya: e-commerce, jasa online-trininf, penyedia telekomunikasi, jasa ekspedisi, perusahaan farmasi, perusahaan jamu dan masih banyak lagi. Dilain pihak, banyak pihak yang dirugikan dengan kejadian pandemi covid-19 ini. Banyak perusahaan yang akhirnya tidak dapat melaksanakan kegiatannya atau kegiatan usahanya menurun. Hotel yang ditutup, pengusaha rumah makan yang hanya melayani take-away, pengusaha jasa transportasi manusia yang tidak dapat beroperasi, kegiatan industry padat karya yang dibatasi, konstruksi yang tidak sesuai jadwal karena pembatasan pekerja yang masuk, naiknya biaya impor bagi perusahaan improtir dan masih banyak lagi.

Tidak hanya perusahaan, UMKM juga turut terdampak oleh covid-19 ini. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua kadin Bidang GCG dan CSR, Suryani Motik (17/04/2020) saat ini secara umum penjualan UMKM menutun hingga 70%. Gelombang PHK besar-besaran juga dilakukan oleh beberapa perusahaan, sebut saja perusahaan sepatu kelas dunia PT Shyang Yao Fung di Tangerang, Banten yang mem-PHK 2500 karyawannya. Akibat dari menurunnya pendapatan sehingga beban perusahaan menjadi bertambah. Beban upah karyawan, pajak, ongkos produksi terhadap bahan baku yang sudah terlanjur ada di gudang, dan beban kredit. Menurunnya pendapatan mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak dapat melakukan pembayaran utangnya.

Saat ini, pemerintah telah menstimulus dengan beberapa kebijakan seperti: kelonggaran pajak, renegosiasi pembayaran kredit pada perusahaan perbankan, pembabasan pajak impor alat kesehatan untuk penanganan covid-19 yang non-provit dll. Bagi masyarakat, juga pemerintah melakukan program pembagian bantuan sosial, pra-kerja, pembebasan/pemotongan biaya listrik PLN dll.

Bagi perusahaan, pembayaran kredit sangatlah penting. Akibat dari keterlambatan pembayaran kredit/utang yang telah jatuh tempo, perusahaan dapat dikenakan denda. Karena keterlambatan pembayaran utang oleh perusahaan berarti adalah keterlambatan melakukan prestasi perjanjian kredit atau disebut wanprestasi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengajukan keringanan kepada krediturnya, seperti perbankan. Selain itu juga terkait dengan perjanjian/perikatan yang telah disepakati oleh para pihak sebelum pandemic covid-19 ini melanda dunia dan Indonesia pada khususnya. Apasaja yang dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan keringanan kredit? Pada beberapa artikel sebelumnya telah kita bahas terkait keadaan memaksa/force majeure.

Selain teori keadaan memaksa/force majeure, terdapat juga doktrin rebus sic stantibus atau lebih dikenal dengan teori hardship. Apa itu teori hardship?

Doktrin rebus sic stantibus berbunyi “contract providing for successive acts of performance over future period of time must understood as subject to condition that circumtances will remind the same”.

Hardship diatur dalam pasal 6.2.2 The Unidroit Principles. Unsur-unsur dari hardship adalah sebagai berikut:

  1. adanya peristiwa yang secara fundamental mengubah keseimbangan
  2. peristiwa terjadi atau baru diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah perjanjian disepakati
  3. peristiwa yang secara rasional tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian disepakati
  4. peristiwa berada diluar control pihak yang dirugikan
  5. risiko dari peristiwa yang terjadi tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.

Dalam kondisi tersebut, berdasarkan hardship, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan re-negosiasi (negosiasi ulang) terhadap perjanjian yang telah disepakati. Atas kondisi covid-19 ini, perusahaan yang mengajukan re-negosiasi harus dapat membuktikan adanya situasi ketidakseimbangan dan hal itu terjadi setelah perjanjian disepakati. Sebagai contoh: perjanjian kredit untuk pembelian motor yang digunakan sebagai mitra gojek (menarik penumpang melalui go-jek). Dengan pemberlakuan PSBB, driver gojek dilarang membawa penumpang menggunakan motor (driver gojek hanya boleh melayani gosend dan gofood) sehingga mengalami penurunan pendapatan. Kondisi penurunan pendapatan tersebut yang dikatakan kondisi ketidakseimbangan yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, berdasarkan hardship dapat diajukan renegosiasi perjanjian.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian adalah hal tertentu yang diperjanjian harus secara spesifik dan se-detile mungkin dijelaskan dalam perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit antara bank dengan driver gojek. Di klausul perjanjian harus dijelaskan kredit tersebut untuk pembelian motor yang digunakan untuk ojek online. Karena jika tidak secara psesifik, maksud dari kredit tersebut, sulit untuk membuktikan adanya kondisi ketidak seimbangan yang dimaksud. Belajar dari kondisi saat ini, supaya renegosiasi dapat lebih cepat dilakukan, selain harus dimasukkan klausul force majeure dalam klausul perjanjian para pihak hendaknya juga menyertakan klausul tentang hardship.

Untuk diskusi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui website ini.

Related Post
Melindungi Aset Bermasalah Akibat Kredit Macet, Seperti Ini Caranya

Anda perlu mengetahui cara untuk melindungi aset bermasalah agar tidak disita bank karena pengajuan kredit di bank terkadang membuat aset Read more

Ingin Mengajukan Restrukturisasi Hutang, Pertimbangkan Syarat dan Dampaknya

Pada kondisi tertentu terkadang nasabah perlu mengajukan restrukturisasi hutang di bank. Nasabah bank yang memiliki kredit atau hutang di bank Read more

Apartemen Gagal Bangun, Bagaimana Solusi untuk Konsumen?

Pembangunan suatu apartemen atau gedung melibatkan banyak pihak baik sektor pemerintahan maupun swasta. Sebelum pembangunan, permasalahan legalitas tanah dan ijin Read more

One thought on “Covid-19: Hubungannya dengan Teori Hardship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *