Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian

Force Majeure dalam Perjanjian—Pemenuhan kewajiban (prestasi) merupakan inti dari sebuah perjanjian. Baik kreditur dan debitur dalam sebuah perjanjian wajib melaksanakan prestasinya masing-masing. Namun, ada kalanya terjadi hal yang di luar kontrol para pihak dalam perjanjian yang akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya prestasi salah satu pihak dalam perjanjian. Bagaimana jika terjadi hal tersebut? Dapatkah salah satu pihak yang tidak dapat menjalankan prestasinya atas alasan tersebut dianggap melakukan wanprestasi?

Force Majeure

Force Majeure atau Overmacht merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dikarenakan peristiwa yang di luar kendali salah satu pihak dan kejadiannya tidak dapat diketahui dan/atau diduga, di mana hal ini menyebabkan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan dan tidak menanggung risiko.

Peraturan mengenai Force Majeure tidak diatur secara rinci di Hukum Indonesia, namun rumusannya dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yakni:

Pasal 1244 KUHPerdata:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdata:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari 2 (dua) Pasal di atas, ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi agar dapat dianggap sebagai Force Majeure yakni:

  1. Terjadinya kejadian yang tak terduga.
  2. Terjadinya halangan yang mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat terlaksana.
  3. Tidak terlaksananya prestasi tersebut bukan dikarenakan kesalahan debitur.
  4. Tidak terlaksananya prestasi tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Di dalam sebuah perjanjian, lazimnya tercantum klausula mengenai Force Majeure. Dalam klausula tersebut biasanya dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau Force Majeure.

Force Majeure atau Overmacht dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan penyebabnya yakni:

  1. Force Majeure Akibat Bencana Alam

Force Majeure ini merupakan Force Majeure yang disebabkan oleh peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dialami oleh setiap orang yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian. Yang termasuk dalam Force Majeure ini adalah banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dsb.

  • Force Majeure Akibat Keadaan Khusus/Bencana Non-Alam.

Force Majeure ini merupakan Force Majeure yang timbul karena peristiwa yang tidak wajar yang berlasung dengan segera tanpa ada yang dapat memprediksi yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian. Yang termasuk dalam Force Majeure ini di antaranya adalah peperangan, demonstrasi, revolusi, epidemi/pandemi, kerusuhan massal, pemogokan, dsb.

  • Force Majeure Musnahnya Objek Akibat Aturan Pemerintah

Force Majeure ini merupakan Force Majeure yang timbul karena hilang atau musnahnya objek akibat adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah yang berwenang yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu prestasi dalam perjanjian. Hal ini contohnya adalah terbitnya suatu peraturan oleh pemerintah pusat atau daerah terhadap suatu objek yang ada dalam perjanjian yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan.

Selanjutnya, Force Majeure atau Overmacht juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan sifatnya yaitu:

  1. Force Majeure Tetap

Force Majeure atau Overmacht ini merupakaan keadaan memaksa di mana prestasi dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan kembali atau dipenuhi sama sekali, dalam hal ini perikatannya berhenti. Contohnya, terkait sewa-menyewa atau jual-beli barang, di mana barangnya musnah.

  • Force Majeure Sementara

Force Majeure atau Overmacht ini adalah keadaan memaksa yang membuat pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian tertunda atau tidak sesuai sebagaimana ditenggatkan dalam perjanjian. Dalam hal ini maka, perikatannya tidak berhenti, tetapi hanya pelaksanaan prestasinya yang tertunda.

Dari penjabaran di atas, dapat dikaitkan dengan situasi sekarang, Pandemi Covid-19 ini juga termasuk ke dalam Force Majeure atau Overmacht lebih tepatnya Force Majeure akibat keadaan khusus/non-alam. Dalam hal ini pula, pemerintah telah mengeluarkan penetapan yakni melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keppres ini karenanya dapat menjadi alasan terjadinya Force Majeure apabila suatu perjanjian terhalang pelaksanaan prestasinya akibat terdampak Pandemi Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *