Izin Kepemilikan Senjata Api Masyarakat Sipil

Izin Kepemilikan Senjata Api—Tindakan kejahatan semakin marak dari hari ke hari. Di portal berita sering diberitakan adanya kejadian perampokan, pembegalan, ataupun tindak kekerasan lain. Dalam keadaan ini menarik untuk membahas mengenai bagaimana aturan izin apabila masyarakat sipil mempunyai senjata api dengan tujuan membela diri?

Bagi masyarakat sipil sejatinya diperbolehkan memiliki senjata api demi kepentingan membela diri karena pekerjaan ataupun jabatannya. Untuk kepemilikan tersebut wajib untuk memohon perzininannya terlebih dahulu. Perizinan mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (UU 8/1948) yang menyatakan:

Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Selain itu mengenai kewenangan pemberian senjata api termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomo 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan yang Memberikan Perizinan mengenai Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu (UU 20/1960) yakni:

Kewenangan memberikan dan atau menolak sesuatu permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/ Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk kepentingan Angkatan Perang sendiri

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki senjata api bagi masyarakat sipi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polisi/TNI Untuk Kepentingan Bela Diri (Perkapolri 18/2015), beberapa di antaranya yaitu:

  • Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  • Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
  • Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
  • Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog Polri;
  • Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan;
  • Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non-organik Polri/TNI.

Adapun mengenai jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki diatur dalam Pasal 4 ayat 3 sampai 5 Perkapolri 18/2015 di antaranya:

(3) Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber:

a. 12 GA untuk jenis senapan; dan

b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.

(4) Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

(5) Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

Dalam Pasal 11 Perkapolri 18/2015 juga disebutkan bahwa maksimal jumlah senjata yang dapat dimiliki dan digunakan adalah sebanyak 2 (dua) pucuk senjata baik pada jenis caliber yang sama atau jenis caliber yang berbeda.

Patut diingat bahwa pengurusan izin kepemilikan senjata api merupakan hal yang mutlak patut untuk ditaati, jika tidak ada ketentuan pidana yang diatur dalam  Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (UU 12/1951) yakni:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peleda, dihukum dengan hukuman matiatau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Bagi anda yang hendak mempertimbangkan untuk memilki senjata api, harus mempertimbangkan pula mengenai kegunaannya agar digunakan secara bijak. Dan jangan lupa sesuai dengan Pasal 15 Perkapolri 18/2015, anda juga harus memperpanjang izin kepemilikan senjata api 5 (lima) tahun sekali dan izin penggunaan 1 (satu) tahun sekali.

Related Post
Alasan Pembenar dalam menghapus Tindak Pidana

Alasan Pembenar dalam Tindak Pidana— Menjadi korban tindak kejahatan merupakan salah satu risiko yang dihadapi sehari-hari. Dari mulai pembegalan di Read more

Apa itu Residivis?

Residivis dalam Hukum Pidana—Istilah ‘residivis’sudah tidak asing lagi terdengar. Biasanya istilah tersebut sering terdengar pada saat menonton atau membaca portal Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *