Konsinyasi Sebagai Upaya Pembayaran Dalam Perjanjian

Konsinyasi dalam Hukum Perdata—Dalam sebuah perjanjian timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi bisa saja terjadi. Contohnya misal dalam perjanjian mengenai hutang-piutang, sewaktu-waktu bisa terjadi ketidaksepakatan dalam pembayaran di mana kreditor tidak mau menerima pembayarannya, dalam hal ini debitor sejatinya dapat melakukan Konsinyasi agar terbebas dari kewajiban membayarnya

Konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda; consignantie yang berarti penitipan uang atau barang pada pengadilan dalam rangka pembayaran suatu utang. Penawaran pembayaran kemudian disusul dengan penitipan pada pengadilan yang dapat membebaskan debitor asal dilakukan sah dan sesuai dengan Undang-Undang. Konsinyasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1404 s.d 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), lebih lanjut pengertian mengenai Konsinyasi juga dijelaskan dalam Pasal 1404 KUHPer yaitu:

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.

Syarat dan Mekanisme Konsinyasi

Sebelum dilakukannya penitipan kepada pengadilan negeri, dalam Konsinyasi terlebih dahulu harus dilakukan berupa penawaran pembayaran. Penawaran pembayaran yang sah diatur dalam Pasal 1405 KUHPerdata yang pada pokoknya mensyaratkan sebagai berikut:

  1. Penerimaan pembayaran dilaksanakan oleh kreditor atau yang diberi kuasa olehnya.
  2. Pembayaran harus dilaksanakan oleh yang berwenang.
  3. Penawaran pembayaran harus meliputi:
    1. Seluruh uang pokok.
    1. Bunga
    1. Biaya yang telah ditetapkan
    1. Uang untuk biaya yang belum ditetapkan.
  4. Adanya ketetapan dalam waktu pembayaran.
  5. Syarat yang menjadi beban terpenuhi.
  6. Adanya ketatapan lokasi atau tempat pembayaran yang telah disepakati.

Penawaran kemudian dilakukan oleh Notaris atau Juru Sita Pengadilan yang masing-masing disertai 2 (dua) orang saksi.

Setelah penawaran pembayaran dilakukan dan sah sesuai dengan undang-undang, barulah kemudian dilakukan penitipan pembayaran. Penitipan pembayaran yang sah diatur dalam Pasal 1406 KUHPerdata yakni:

1. Sebelum melakukan penitipan kepada Pengadilan Negeri, debitur terlebih dahulu memberitahukan kepada kreditur mengenai waktu dan tempat dimana barang tersebut akan disimpan.

2. Debitur telah melepaskan barang tersebut kepada Panitera Pengadilan dan jika ada perselisihan akan mengadilinya disertai dengan Bungan sampai pada hari penitipan.

3. Dibuatnya sepucuk surat oleh Notaris atau Juru Sita diikuti dua orang saksi yang isinya mengenai mata uang, penolakan si berpiutang atau tidak datang untuk menerimanya yang akhirnya dilakukan penyimpanan sendiri.

4. Memberikan pemberitaan kepada kreditur untuk mengambil apa yang telah dititipkan oleh debitur apabila kreditur tidak datang untuk menerimanya.

Biaya pelaksanaan dari Konsinyasi yakni penawaran dan penitipan pembayaran ditanggung oleh pihak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1407 KUHPerdata yakni:

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Uang atau benda yang dititipkan dalam mekanisme Kosinyasi masih dapat diambil kembali oleh debitor selama uang atau benda tersebut belum diambil oleh kreditor namun hal ini tidak membebaskan debitor atas kewajibannya sesuai dengan Pasal 1408 KUHPer. Selain itu uang atau barang Konsinyasi juga tidak dapat diambil apabila debitor telah memperoleh putusan hakim atas Konsinyasinya tersebut, walaupun pengambilannya telah diizinkan oleh kreditor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *