Macam-macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Macam-macam Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana—Dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia, pembuktian pidana merupakan inti persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran meteriil. Pembuktian adalah perbuatan membuktkan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian (bewijs) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bisa juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Ada 4 sistem pembuktian dalam hukum pidana yaitu:

  • Sistem Keyakinan Belaka (Conviction Intime)

Sistem ini menerapkan bahwa keyakinan hakim merupakan satu-satunya hal yang dipakai untuk memutus suatu perkara tindak pidana, tidak perlu mempertimbangkan dari mana alat bukti didapatkan dan kelogisan dari keyakinan hakim.

  • Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (Laconviction in Raisonne)

Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem conviction in time di mana keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti dalam sistem pembuktian ini dapat menggunakan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

  • Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Dalam sistem ini, alat bukti serta cara-cara penggunaannya diatur dalam undang-undang. Hakim harus mendasarkan putusannya semata-mata pada alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Keyakinan hakim sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Apabila terbukti secara sah menurut undang-undang hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Keunggulan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan hakim dituntu untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

  • Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem hukum ini, pembuktian kesalahan terdakwa didasarkan pada alat bukti serta cara-cara digunakannya berdasarkan undang-undang dan juga keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hakim dapat menyimpulkam salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari keempat sistem pembuktian di atas, pada masa Hindia Belanda yang dipakai dalam Pengadilan Distrik (Pengadilan Sipil tingkat Pertama untuk Bumiputera) dan Pengadilan Kabupaten (Pengadilan Tingkat Banding—Regentschapgerecht) adalah pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim belaka (conviction intime). Di masa sekarang, sistem yang dipakai dan diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif terhadap undang-undang (Negatief Wettelijk Bewijstheorie). Hal ini tercantum pada Pasal 183 KUHAP yakni:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun mengenai alat bukti apa saja yang termasuk alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni di antaranya:

“Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b.keterangan ahli;

c.surat;

d.petunjuk;

e.keterangan terdakwa.”

Related Post
Mengenal Pembuktian Terbalik dalam Hukum Pidana

Sistem Pembuktian Terbalik—Dalam menghukum seorang koruptor, salah satu unsur yang menentukan adalah pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menemui hambatan Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *