Mengenal Gugatan Class Action dalam Hukum Perdata

Gugatan Class Action dalam Hukum Perdata—Kita mengenal gugatan biasanya diajukan oleh individu yang kepentingannya dilanggar oleh pihak yang digugatnya. Namun, sejatinya gugatan tidak hanya dapat diajukan oleh individu namun juga dapat diajukan oleh sekelompok orang yang merasa kepentingannya dilanggar oleh pihak lain. Gugatan ini dikenal sebagai gugatan kelompok (class action).

Gugatan Kelompok (Class Action)

Gugatan Class Action berasal dari Bahasa Inggris, yakni Class yang berarti sekelompok orang, kualitas, kegiatan yang mempunyai kesamaan ciri dan/atau sifat, adapun Action dalam keilmuan hukum dikenal sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan.

Di Indonesia, Gugatan Class Action tidak dikenal maupun diatur baik dalam HIR maupun dalam RBg. Hal ini wajar mengingat gugatan class action awalnya merupakan produk sistem hukum Common Law, yang kemudian seiring perkembangan jaman juga diadopsi oleh sistem hukum Civil Law. Namun begitu, peraturan mengenai Gugatan Class Action kemudian dikeluarkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (PERMA 1/2002). Pasal 1 huruf a PERMA 1/2002 menjelaskan pengertian dari Gugatan Class Action yakni:

“Gugatan Perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”

Ada 2 (dua) unsur yang terdapat pada Gugatan Class Action yakni:

  1. Wakil Kelompok (Class Representative).

Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang mengalami kerugian yang kemudian mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus juga mewakili sekolompok orang yang mengalami kerugian serupa ke pengadilan. Dalam Pasal 4 PERMA 1/2002 menyebutkan tidak ada syarat Wakil Kelompok harus mempunyai surat kuasa khusus untuk dapat mewakili para anggota kelompok. Wakil Kelompok ini dalam perkara gugatan disebut sebagai “Penggugat Aktif”.

  • Anggota Kelompok (Class Members).

Anggota Kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang mengalami kerugian serupa dengan yang mewakilinya yakni wakil kelompok yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Anggota Kelompok dalam perkara gugatan disebut sebagai “Penggugat Pasif”.

Gugatan Class Action juga dibagi dalam beberapa jenis, Susanti Adi Nugroho (2010) dalam bukunya, “Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain” menjelaskan ada 2 (dua) jenis gugatan class action dilihat dari pihak yang saling berhadapan yakni:

  1. Plantiff Class Action

Merupakan gugatan yang diajukan oleh wakil kelompok sebagai penguggat yang mengajukan atas dirinya sendiri dan juga bertindak mewakili kepentingan anggota kelompok yang berjumlah banyak yang mengalami kerugian serupa dengan penggugat.

  • Defendant Class Action

Merupakan gugatan yang ditujukan penggugat kepada tergugat dengan jumlah banyak. Hal ini karena berkebalikan dengan Plantiff Class Action di mana penggugatnya yang berjumlah banyak sedangkan tergugatnya hanya satu atau beberapa orang saja, sementara itu pada Defendant Class Action, jumlah penggugatnya hanya satu atau beberapa orang sedangkan tergugatnya berjumlah banyak.

Syarat-Syarat Gugatan Class Action

Pertama, terkait syarat pengajuan Gugatan Class Action syarat/tata caranya diatur dalam Pasal 2 PERMA 1/2002 yakni:

  1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
  2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
  3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
  4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Adapun terkait isi gugatannya sendiri diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PERMA 1/2002 yaitu:

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

  1. ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
  2. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelornpok satu persatu.
  3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
  4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.
  5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
  6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi hrus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *