Mengenal Gugatan Contentiosa dalam Perkara Perdata

Contentiosa dan Voluntair dalam Perkara Perdata—Dalam persidangan terkait perdata, sering kita mendengar tentang gugatan, apa pengertian tentang gugatan?

Gugatan Contentiosa

Perkara Contentiosa menurut Yahya Harahap (2005) dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” mengatakan perkara contentiosa merupakan peradilan yang memeriksa perkara terkait dengan persengketaan antara pihak yang bersengketa (contending parties). Perkara contentiosa ini diajukan melalui surat gugatan. Gugatan merupakan surat yang di dalamnya berisi tuntutan hak yang diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) kepada pihak lain terhadap pihak lainnya terkait sengketa keperdetaan. Pihak yang mengajukan surat gugatan ini disebut sebagai penggugat sedangkan pihak lain yang digugat disebut sebagai tergugat.

Gugatan sendiri dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

  1. Gugatan Lisan

Gugatan Lisan ini diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal R.Bg) yang bunyinya:

“Bilamana tergugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya.”

Yahya Harahap (2005) dalam bukunya berpendapat bahwa ketentuan pada pasal di atas berlaku kepada penggugat yang memang tidak bisa membaca dan menulis, bukan untuk yang buta hukum ataupun awam terhadap hukum. Cara mengajukan gugatan lisan ini antara lain sebagai berikut:

  • Diajukan secara lisan kepada Ketua PN.
  • Maksud dan isi gugatan dijelaskan sendiri oleh penggugat tanpa boleh diwakili oleh orang lain atau kuasanya dialihkan ke pengacara yang ditunjuknya.

Selanjutnya, Ketua PN yang menerima gugatan lisan tersebut melakukan hal-hal yakni:

  • Mencatat sendiri atau menyuruh mencatat gugatan yang disampaikan oleh penggugat, kemudian
  • Membuat rumusan tertulis mengenai gugatan lisan yang telah diterangkan oleh penggugat kepadanya.
  • Gugatan Tertulis

Gugatan Tertulis ini diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 RBg) yang intinya menyatakan gugatan perdata mesti dimasukkan ke PN berikut dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dari peraturan di atas karenanya, yang berwenang untuk mengajukan gugatan tertulis adalah:

  1. Penggugat secara pribadi

Yahya Harahap (2005) mengatakan kebolehan ini didasarkan karena adanya aturan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang karenanya dapat disimpulkan:

  • Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasakan atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.
  • Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.
  • Penggugat melalui yang diberi kuasa

Telah diketahui bahwa dalam Pasal 118 ayat 1 HIR selain secara pribadi, penggugat juga dapat mengajukan surat gugatan melalui kuasa atau wakilnya ke PN. Hal ini sejalan dengan Pasal 123 ayat 1 HIR yang pada intinya menyatakan baik penggugat dan tergugat berhak mendelegasikan terkait membuat, menandatangani surat gugatan kepada kuasa hukumnya, namun sebelumnya antara penggugat dan kuasa hukumnya harus ada surat kuasa khusus terlebih dahulu dari penggugat. Hal ini menghindari penandatanganan surat gugatan cacat dan tidak sah karena tanggal surat kuasa dengan tanggal surat gugatan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

Adapun dalam perkara contetiosa ini, produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim yang memeriksa merupakan putusan yang amarnya menghukum salah satu pihak (condemnatoir). Artinya, dalam perkara contentiosa ini, ada pihak yang kalah dan menang dalam pengadilan.

Related Post
5 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Surat Gugatan

Hal-Hal penting dalam Surat Gugatan—Surat Gugatan merupakan hal penting dalam sebuah perkara keperdataan. Benar tidaknya surat gugatan yang dibuat berpengaruh Read more

Upaya Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Perdata

Upaya Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Perdata—Putusan Pengadilan Perdata yang bersifat contentiosa umumnya hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *