Mengenal Gugatan Voluntair dalam Perkara Perdata

Gugatan Voluntair dalam Perkara Perdata—Sebelumnya telah dibahas mengenai gugatan contentiosa . Pada tulisan ini akan dibahas mengenai Gugatan Voluntair dalam Perkara Perdata.

Gugatan Voluntair

Gugatan Voluntair ini lebih umum dikenal sebagai Permohonan. Berbeda dengan gugatan contentiosa yang ada pihak lain di dalamnya (ada pihak penggugat dan tergugat) pada perkara voluntair ini gugatan (permohonan) diajukan tanpa ada pihak lain selain penggugat (pemohon) yang berperkara. Lebih lanjut Yahya Harahap (2005) dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” menjelaskan mengenai ciri permohonan voluntair yakni:

  • Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (for the benefit of one party only).
  • Permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain (without disputes or differences with another party).
  • Tak adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, artinya permohonan murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja.

Terkait permohonan voluntair ini, penjelesannya ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970) yang kemudian terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Dalam Pasal 2 ayat 1 UU 14/1970 menyebutkan yakni:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Kemudian penjelesana dari Pasal 2 ayat 1 UU 14/1970 yakni:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badanbadan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurudiksi voluntair”.

Ada beberapa contoh perkara voluntair yang diajukan melalui surat permohonan yakni:

  1. Perkara dalam Pengadilan Negeri
  2. Permohonan Pergantian Nama atau Identitas
  3. Penetapan Hak Atas Tanah
  4. Perkara dalam Pengadilan Agama
  5. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
  6. Penetapan pengangkatan wali.
  7. Penetapan pengangkatan ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.
  8. Penetapan pengangkatan anak.

Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara voluntair adalah berupa putusan penetapan atas apa yang dimohonkan oleh pemohon (declaratoir). Dalam hal ini berarti putusannya tidak mengenal menang dan kalah karena tidak ada pihak lain selain pemohon, namun putusannya berisi dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon tersebut.

Related Post
Wajibkah Materai disertakan dalam Surat Perjanjian?

Materai dalam Surat Perjanjian— Dalam sebuah perjanjian biasanya tanda tangan para pihak dibubuhi di atas sebuah materai. Apakah memang penyertaan Read more

5 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Surat Gugatan

Hal-Hal penting dalam Surat Gugatan—Surat Gugatan merupakan hal penting dalam sebuah perkara keperdataan. Benar tidaknya surat gugatan yang dibuat berpengaruh Read more

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum—Seringkali dalam perkara perdata di peradilan, dalam surat gugatan tertulis bahwa gugatan dilayangkan ke Pengadilan Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *