Mengenal Pembuktian Terbalik dalam Hukum Pidana

Sistem Pembuktian Terbalik—Dalam menghukum seorang koruptor, salah satu unsur yang menentukan adalah pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menemui hambatan karena pelaku tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana biasa di mana pelaku tindak pidana korupsi cenderung pintar untuk mengelabui dan menyembunyikan hasil kejahatannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut munculah upaya pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi. Apa itu pembuktian terbalik?

Pada umumnya dalam peradilan tindak pidana, beban pembuktian berada pada pihak Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa serta menuntut seseorang bersalah di Pengadilan karena hal ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Namun dalam beberapa kasus tindak pidana yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang diberlakukan yang namanya pembuktian terbalik, di mana pihak terdakwa juga turut melakukan pembuktian atas dirinya apakah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, maka dalam hal pembuktian ini asasnya berganti menjadi praduga bersalah (presumption of guilty).

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dikenal ada 2 (dua) sistem pembuktian terbalik selain dari pembuktian biasa, yaitu:

  • Sistem Pembuktian Terbalik Murni

Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 12B huruf a yakni:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Dalam sistem pembuktian terbalik murni ini, terdakwa sepenuhnya dibebankan untuk membuktikan apakah terbukti melakukan suap gratifikasi atau tidak. Sistem ini berlaku apabila nilai gratifikasinya di atas 10 (sepuluh) juta rupiah, sedangkan untuk nilai gratifikasi yang di bawah 10 (sepuluh) juta rupiah dibuktikan melalui mekanisme pembuktian biasa (dibuktikan oleh Jaksa sepenuhnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Ayat 1 huruf b.

  • Sistem Pembuktian Terbalik Berimbang

Sistem pembuktian ini ditegaskan dalam Pasal 37A Ayat 1 sampai 3 yakni:

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam Sitem Pembuktian Terbalik Berimbang, beban pembuktian diletakkan baik kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berlawanan terkait dengan apakah harta benda terdakwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tidak dan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yakni:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam perkara TPPU, pembuktian yang dilakukan terdakwa hanya mengenai harta bendanya, sedangkan perbuatan pencucian uangnya tetap wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Related Post
Apa itu Residivis?

Residivis dalam Hukum Pidana—Istilah ‘residivis’sudah tidak asing lagi terdengar. Biasanya istilah tersebut sering terdengar pada saat menonton atau membaca portal Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *