PBG, Apa bedanya dengan IMB?

Beda PBG dan IMB—Dalam mendirikan bangunan, tentu izin merupakan salah satu hal yang krusial yang harus dipenuhi. Izin tersebut dinamakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah bagi mereka yang tidak hanya ingin mendirikan IMB juga berlaku untuk kegiatan mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan.

Namun, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021) yang di dalamnya memuat aturan baru terkait perizinan bangunan dengan Perjanjian Bangunan Gedung (PBG). PP ini menjadi dasar penggantian IMB oleh PBG. Pengertian PBG dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 17 PP 16/2021 yakni:

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Ada beberapa perbedaan yang terdapat pada PBG dan IMB.

Pertama terkait dengan Permohonan Izin. Pada IMB, untuk mendirikan bangunan harus mengajukan izin sebelumnya. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 (PP 36/2005) yakni:

7. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

Sedangkan dalam PBG, permohonan izin terlebih dahulu tidak diharuskan, namun pemilik tetap wajib melaporkan fungsi bangunannya dan kesesuaiannya dengan tata ruang di tempat bangunan itu dibangun sebagai bagian dari standar teknis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 PP 16/2021:

(1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.

(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fungsi hunian;

b. fungsi keagamaan;

c. fungsi usaha;

d. fungsi sosial dan budaya; dan

e. fungsi khusus.

Selain itu, dalam PBG juga dikenal yang namanya fungsi campuran yang tidak diatur dalam IMB, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 PP 16/2021 yakni:

Pasal 4

(3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2]t, fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.

Pasal 7

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.

(2) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengikuti seluruh Standar Teknis dari masing-masing fungsi yang digabung.

Masih terkait dengan fungsi bangunan, dalam IMB perubahan fungsi bangunan gedung tidak diganjar dengan sanksi, hal ini berbeda dengan PBG di mana terdapat sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 12 PP 16/2021 yang di antaranya:

(1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ;

d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;

e. pembekuan PBG;

f. pencabutan PBG;

g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;

h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Perbedaan lain adalah, dalam IMB tercantum syarat administratif terkait kepemilikan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 PP 36/2005 berupa:

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung.

Dalam PBG, persyaratannya hanya menyangkut teknis saja yakni keandalan, perencanaan dan perancangan dan desain purwarupa bangunan. 

Yang terakhir, dalam IMB tidak mengatur mengenai pembongkaran, hal ini berbeda dengan PBG yang mengatur mengenai pembongkaran gedung yang diatur dalam Pasal 71 s.d Pasal 79 PP 16/2021.

Untuk lebih ringkasnya berikut adalah tabel perbandingan antara IMB dan PBG

No. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1 Mewajibkan permohonan izin sebelum mendirikan bangunan. Tidak mengharuskan pengajuan izin sebelum mendirikan izin bangunan, hanya mewajibkan laporan fungsi bangunan.
2 Pemilik wajib menyampaikan fungsi bangunan. Adanya opsi fungsi campuran yang dapat dipilih dengan syarat tidak membawa dampak buruk pada lingkungan sekitar
3. Tidak mengatur mengenai fungsi campuran dalam bangunan. Mengatur mengenai fungsi campuran dalam bangunan.
4. Tidak adanya sanksi apabila melakukan perubahan fungsi bangunan. Adanya sanksi administratif yang berlaku apabila tidak melaporkan perubahan fungsi bangunan.
5. Adanya syarat administratif berupa pengakuan status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak status kepemilikan bangunan. Syaratnya berupa hal teknis meliputi perancanaan dan perancangan bangunan, keandalan dan purwarupa desain bangunan.
6. Tidak mengatur mengenai ketentuan pasca pembongkaran. Mengatur mengenai pasca pembongkaran di antaranya pengelolaan limbah material dan limbah bangunan serta upaya peningkatan kualitas tapak pasca pembongkaran.
Related Post
Wajib Tahu, Perbedaan SIUP dan NIB

Dalam kegiatan berusaha, izin sangat diperlukan sebagai dasar legalitas. Ada beberapa izin yang dikenal dalam rangka kegiatan usaha. Nomor Induk Read more

Perhatikan Izin Edar dalam Pendistribusian Obat

Izin Edar dalam Pendistribusian Obat—Di masa pandemi seperti sekarang ini, peran industri farmasi dalam membuat dan mengedarkan obat menjadi lebih Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *