Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dari Segi Undang-Undang

Konsultan Hukum Bisnis – Sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1, Tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pentingnya kehadiran konsumen dalam perniagaan yang semakin maju di era digital dewasa ini sudah tidak diragukan lagi. Perlindungan terhadap konsumen haruslah diupayakan sehingga menjamin adanya kepastian hukum pada pelaksanaannya.

Dapat kita lihat pengaruh dari kemajuan teknologi dalam dunia bisnis saat ini, transaksi dapat dilakukan secara virtual atau tanpa tatap muka. Hal ini memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski dalam hal terkecil sekalipun.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Konsumen harus mempunyai kesadaran dan kemampuan dalam melindungi dirinya. Para pelaku usaha juga harus memiliki keterbukaan informasi terhadap barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melindungi hak konsumen. Hal ini juga membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa dalam kelangsungan usahanya.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen hendaknya kita juga harus bisa memahami hak-hak yang ada. Dari hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sampai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal ini berguna kelak jika suatu saat konsumen ingin menuntut haknya dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4)

Sama pentingnya dengan hak yang didapatkan konsumen, konsumen haruslah memahami betul kewajibannya dalam transaksinya dengan pelaku usaha. Terdapat empat poin kewajiban konsumen, adalah:

  1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen bukan hanya menyangkut hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang, melainkan perlindungan hak konsumen sepenuhnya. Termasuk hak perlindungan data pribadi konsumen agar tidak tersebar luas di luar kepentingan transaksi tanpa seizin mereka.

Hal tersebut kian marak terjadi dewasa ini mengikuti perkembangan belanja dengan menggunakan market place. Bukan hanya persoalan pengiriman barang yang terlambat bahkan tidak dikirimkan oleh pihak pelaku usaha, data pribadi konsumen pun seringkali diselewengkan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, belanja online masuk dalam urutan kedua dari lima besar sektor yang banyak dilaporkan oleh konsumen. Urutan pertama diduduki oleh perbankan, disusul oleh pinjaman online, perumahaan, dan yang terakhir adalah leasing.

Seiring dengan kemajuan teknologi bentuk perlindungan konsumen pun seharusnya diperluas, salah satunya dengan mengkategorikan nomor ponsel sebagai bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi. Untuk itu perlunya revisi pada UU Perlindungan Konsumen yang menitikberatkan pada perlindungan transaksi secara konsisten baik secara langsung atau daring.

Pada tahun 2019 lalu Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisten Elektronik. Ada salah satu poin yang diatur dalam PP tersebut, yakni pada Pasal 58 dan 59 mengenai perlindungan pribadi. Pihak pelaku usaha haruslah bertanggung jawab dalam amanat menyimpan data pribadi konsumen sesuai dengan perundang-undangan. Jika pemilik data berhenti berlangganan kepada pemilik usaha, maka pemilik usaha harus bersedia menghapus data pribadi milik konsumen atas permintaannya.

Baca Juga: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bila Ada Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dijual

Related Post
Pelaku Bisnis Online, Perhatikan Hak Konsumen

Konsultan Hukum Bisnis - Teknologi telah menghadirkan banyaknya bisnis yang Go Digital yang secara langsung mengubah pola belanja masyarakat dari Read more

MK Putuskan Pasal Kebal Hukum Perppu Covid Inkonstitusional

dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029090033-12-713900/mk-putuskan-pasal-kebal-hukum-perppu-covid-inkonstitusional Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan materiil terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Read more

One thought on “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dari Segi Undang-Undang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *