Pelanggaran Hak Terkait dalam Industri Hiburan

Pelanggaran Hak Terkait dalam Industri Hiburan — Beberapa hari belakangan ini publik dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda mirip anggota grup lawak Warkop DKI yang menamakan dirinya Warkopi. Mereka tampil di YouTube membawa sketsa dan lagu-lagu khas grup lawak terkenal tersebut serta tampil diundang di televisi-televisi nasional. Belakangan tersiar bahwa manajemen ketiga pemuda tersebut diduga belum mengantongi izin terkait menirukan gaya lawakan Warkop DKI dan disangkakan melakukan pelanggaran hak cipta. Bagaimana hal tersebut diatur dalam hukum?

Di dalam Undang-Undang Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dikenal istilah bernama “pelaku pertunjukan” di mana penjelasannya ada pada Pasal 1 Angka 6 UU Hak Cipta:

Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampi]kan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

Untuk ciptaan sendiri definisinya tercantum pada Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta yakni:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dalam hal ini, personel Warkop DKI termasuk ke dalam Pelaku Pertunjukan. Karena merupakan orang yang bersama-bersama menampilkan dan mempertujukkan ciptaan. Gaya lawakan, pakaian ikonik, serta lagu-lagu yang dibawakan oleh personel Warkop DKI dapat dikategorikan sebagai seni yang dihasilkan melalui pikiran, kemampuan, serta imajinasi dan keahlian pada personelnya. Hal-hal ini merupakan hal yang melekat terhadap para personelnya yang membentuk persona sebagai Warkop DKI.

Selanjutnya, sebagaimana umumnya pencipta, Pelaku Pertunjukan juga dilindungi oleh hak cipta yang di dalam UU Hak Cipta dinamakan Hak Terkait. Hak Terkait ini tercantum pada Pasal 1 Angka 5 UU Hak Cipta yakni:

 “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Sejatinya hak cipta terdiri dari 2 (dua) hak, yakni hak moral dan hak ekonomi yang secara umum dalam Pasal 5 UU Hak Cipta terkait hak moral dan Pasal 8 serta Pasal 9 terkait hak ekonomi. Adapun pada Pelaku Pertunjukan, hak moralnya tercantum pada Pasal 21 dan Pasal 22 UU Hak Cipta yaitu:

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Sedangkan hak ekonomi bagi Pelaku Pertunjukan diatur pada Pasal 23 Ayat 2 UU Hak Cipta yang berisi:

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;

d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan

f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”

Baik hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada pelaku pertunjukan sebagai pencipta. Apa yang dilakukan oleh Warkopi sejatinya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak terkait.

Pertama, terkait hak moral yang dilanggar adalah melakukan distorsi dan modifikasi ciptaan tanpa izin dari pelaku pertunjukan yang memiliki hak cipta ciptaan tersebut, yakni personel Warkop DKI atau ahli warisnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Huruf (b) UU Hak Cipta.

Kedua, terkait hak ekonomi yang dilanggar adalah tidak adanya royalti yang dibayarkan kepada para pelaku pertunjukan atau ahli warisnya yang memiliki hak cipta ciptaan tersebut di mana hal ini sejatinya tercantum dalam Pasal 1 Angka 21:

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Dari penjabaran di atas, sejatinya pelanggaran Hak Terkait tersebut dapat dihindari apabila pihak Warkopi telah mendapatkan izin menggunakan serta memodifikasi persona dan lawakan yang melekat pada para personel Warkop DKI dari personel Warkop DKI atau ahli warisnya selaku pemilik Hak Terkait tersebut.

Related Post
Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf. Angka, susunan warna, dalam bentuk 2 Read more

Hukum Menggunakan Foto Orang Lain Untuk Iklan

Pernahkah anda melihat beberapa iklan atau reklame yang menggunakan foto seorang model atau foto orang yang tidak dikenal, atau bahkan Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *