Pelanggaran Hukum Oleh Perusahaan dalam Pembelian Barang Tiruan

Pengacara Hukum Perusahaan Jakarta – Dalam pengadaan barang, suatu perusahaan harus memastikan bahwa barang yang dipasok ke gudang atau untuk keperluan perusahaan harus legal dan berizin. Akan tetapi, seringkali hal ini menjadi permasalahan ketika ada oknum karyawan atau justru pihak perusahaan sendiri melalkukan deal dengan pihak yang menyuplai barang tidak resmi. Membeli barang tidak resmi selayaknya produk tiruan bisa mengurangi harga serta menghindari pembayaran pajak. Akan tetapi tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang patut dihindari oleh perusahaan.

Barang Bermerek Menurut Undang-Undang

Pengaturan mengenai barang-barang beremerek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal (1), (2), dan (3).

Pasal 1:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 2:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Pasal 3:

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Substansi ketiga pasal di atas, mengatur ketentuan merek dagang dan jasa. Pengaturan ini berlaku untuk mereka yang akan dan sudah memiliki barang-barang bermerek. Karena itu, pelanggaran berupa pemidanaan apabila tindakan meniru atau menjadikan barang-tidak berkualitas barang bermerek sebagaimana dimaksudkan ketiga pasal di atas.

Pemidanaan Penjualan Barang Tiruan

Jika bukan sebagai konsumen, bagaimana jika perusahaan tersebut menjadi pelaku penjualan barang tiruan?

Pemidanaan penjualan barang tiruan dilakukan kepada orang atau kelompok yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan untuk merek dagang atau jasanya, dengan tujuan diperdagangkan dan mendapat keuntungan di pasaran.

Pasal  100 dan 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Pasal 100:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya denga merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidan dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.
  2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunaka Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dau atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau paling banyak Rp. 2 miliar.
  3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pasal 102:

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patur diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan lama 1 tahun atau dendan paling banyak Rp 200 juta.

Bunyi pasal-pasal di atas masih merupakan delik aduan. Artinya, tuntutan baru dapat diproses apabila sudah dilaporkan oleh pihak-pihak yang berhak atas merek tersebut dalam bentuk pengaduan atas tindakan imitasi atau penirun merek barang dan atau jasa. Karena itu, penting mengapresiasi produk asli dan selama mampu membelinya dilarang meniru atau mengambil hak cipta merek dagang atau jasa.

Baca Juga: Cara Menjual Barang Gadai

Related Post
Wajib Tahu, Perbedaan SIUP dan NIB

Dalam kegiatan berusaha, izin sangat diperlukan sebagai dasar legalitas. Ada beberapa izin yang dikenal dalam rangka kegiatan usaha. Nomor Induk Read more

Perhatikan Izin Edar dalam Pendistribusian Obat

Izin Edar dalam Pendistribusian Obat—Di masa pandemi seperti sekarang ini, peran industri farmasi dalam membuat dan mengedarkan obat menjadi lebih Read more

2 thoughts on “Pelanggaran Hukum Oleh Perusahaan dalam Pembelian Barang Tiruan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *