Penggelapan dalam CV dan PT

Penggelapan dalam CV dan PT

CV (commanditaire Vennootschap) atau persekutuan komanditer CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif dalam perusahaan. Jadi pendirian suatu CV, minimal didirikan oleh 2 orang. Bagaimana menentukan sekutu aktif dan pasif?  Sekutu pasif atau sekutu komandit atau sekutu pelepas uang adalah sekutu yang mempunyai modal dan diserahkan ke perusahaan sebagai modal perusahaan. Sedangkan sekutu aktif atau sekutu pelaksana perusahaan adalah sekutu yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan.

Bagaimana terkait pertanggungjawaban dalam CV?

Terkait dengan pertanggungjawabannya, Sekutu pasif bertanggung jawab terhadap internal perusahaan sedangkan sekutu aktif bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha perusahaan yang hubungannya dengan dengan pihak ke-3 termasuk kepengurusan perusahaan, perjanjian dan hubungan hukum dengan pihak ke-3. Terkait pertanggungjawaban, bahwa sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebedar inbrenk (modal) yang disetorkan saja tidak menyangkut ke kekayaan pribadi si sekutu pasif tersebut. Berbeda dengan sekutu pasif, pertanggung jawaban sekutu aktif hingga menyangkut kepada harta pribadinya. Persekutuan komanditer disini bukan termasuk badan hukum sehingga tidak ada pemisahan kekayaan antara pemilik dengan kekayaan perusahaan.

PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Persekutuan Terbatas termasuk kedalam badan hukum sehingga terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan. Tanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ke 3 adalah sebesar saham yangtelah disetorkan kepada perusahaan.

Bagaimana jika terjadi penggelapan dalam perusahaan CV dan PT?

Dapat dikatakan penggelapan seperti dalam Pasal 372 dan 374 KUHP sebagai berikut:

Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 374 KUHP berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam hal terjadi penggelapan  dalam CV dan PT, maka pelaku dapat dikenakan pasal 374 jo 372 KUHP.

Jika di dalam CV, dalam hal direktur melakukan penggelapan, selain dapat dilaporkan secara pidana, direktur dapat diberhentikan oleh komisaris. Direktur merupakan sekutu aktif yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan termasuk perjanjian yang dilakukan dengan pihak ke-3. Apabila terdapat kerugian, maka direktur dapat dimintakan pertanggung jawaban tidak terbatas sampai pada harta pribadinya. Hal ini karena CV bukan termasuk badan hukum sehingga tidak ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan harta pribadi.

Jika dalam PT, dalam kasus misalnya seorang Direksi melakukan pengelapan, selain yang bersangkutan terancam pidana, maka para pemegang saham dapat menentukan apakah yang bersangkutan akan digantikan atau tetap menjabat sebagai direksi sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuaan hukum tetap, tergantung dari kebijakan internal perusahaan.

Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:

  1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  3. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
  4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
  5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
  9. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa komisaris hanya dapat memberhentikan direksi untuk sementara, penghentian secara permanen tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Related Post
Penggelapan dalam CV dan PT

Penggelapan dalam CV dan PT CV (commanditaire Vennootschap) atau persekutuan komanditer CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau Read more

Penggelapan dalam Perusahaan

Sebelum membahas penggelapan dalam perusahaan, penggelapan secara umum terdapat dalam pasal 372 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *