Penting Membuat Kontrak Kerja Antara Perusahaan dan Karyawan

Konsultan Hukum Bisnis – Persoalannya yang kerapkali mengganggu, ialah apakah setiap usaha pekerja keras sebanding dengan penghargaan dan apresiasi dari perusahaan atau pengusaha? Pertanyaan ini, menyiratkan bahwa pentingnnya dibuat akta kesepakatan kerja tertulis antara perusahaan atau pengusaha dengan karyawa/buruh/pekerja. Hal ini, mengantisipasi apabila di kemudian hari ini pihak perekrut gagal mewajibkan pembayaran upah atau secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja. Para pekerja berhak menuntut perjanjian kontrak kerja pascapemutusan.

Risiko Pelanggaran

Perjanjian kontrak kerja mesti dilakukan secara tertulis. Pengabaian atas prosedur  ini dapat berisiko maladministratif bagi perusahaan atau pengusaha. Para pihak pekerja yang merasa dikecewakan akibat tidak ada persetujuan tertulis, misalnya, dapat menggugat secara hukum. Selain itu, perjanjian hanya secara lisan tanpa tulisan berpotensi penyelewangan kekuasaan, upah, dan jam kerja karyawan. Adanya perjanjian tertulis dapat mengurangi risiko-risiko di bawah ini:

  1. Status pekerjaan tidak jelas, artinya hubungan kerja menjadi tidak jelas diakibatkan tidak ada dokumen yang mengikat antara pengusaha atau perusahaan dan karyawan.
  2. Karyawan tidak paham deskripsi pekerjaan, menyebabkan karyawan bingung atau tidak sanggup bekerja. Sebaliknya, jika ada perjanjian tertulis, maka memudahkan pekerjaan, karena ada job description dari pengusaha.
  3. Kebingungan penyelesaian perselisihan, memungkinkan persengketaan dan atau beda pendapat. Supaya perselisihan kemudian menjadi jelas, maka mesti ada klausula resolusi perjanjian. Dengan demikina, memudahkan penyelesaian arbitrase.
  4. Masa kerja tidak diatur berkaitan dengan waktu tertentu (PKWT) dan waktu tidak tertentu (PKWTT). Artinya, tidak diberlakukannya kedua ketentuan ini, bisa menyebabkan karyawan salah bekerja dan menyimpang dari job description.
  5. Status PKWT dapat berubah menjadi PKWT, karena tidak ada perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) UUK.
  6. Digugat Royalti Hak Kekayaan Intelektual oleh Karyawan, berkaitan dengan gugatan hak cipta karyawan berupa ciptaan atau karya cipta, yang dapat menguntungkan perusahaan. Hak Cipta Karyawan diatur dalam 16 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) yang menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  7. Pembuktian kurang sempurna, berhubungan langsung dengan perjanjian kerja. Di satu sisi, perjanjian lisan hukumnya memang sah. Di sisi lain, berpotensi pelanggaran antara kedua pihak.

Pentingnya Suatu Perjanjian Tertulis

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian tertulis merupakan bukti hukum yang harus dibuat oleh kedua pihak agar mendapat legilitas hukum tetap dan mengikat. 

Urgensitas perjanjian tertulis wajib dibuat karena berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
  • Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Lebih lanjut, perjanjian dilakukan secara tertulis menyebabkan pengakuan atas hak-hak kepemilikan. Misalnya, perjanjian tertulis atas pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

  • Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
  • Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Untuk mendukung bunyi pasal di atas, maka perjanjian tertulis harus bersifat mengikat. Berikut bunyi pasal-pasal dimaksud.

Pasal 1338 KUHPerdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1339 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas    dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Negosiasi

Related Post
Jika Perusahaan Melakukan Pemutusan Kontrak Sebelum Waktu

Law Firm Jakarta - Pemutusan kontrak atau perjanjian kerja dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kontekstualisasinya dengan perusahaan, antara lain, disebabkan Read more

One thought on “Penting Membuat Kontrak Kerja Antara Perusahaan dan Karyawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *