Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum—Seringkali dalam perkara perdata di peradilan, dalam surat gugatan tertulis bahwa gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Tak jarang juga pihak penggugat mencampur antara gugatan wanprestasi dan PMH, di mana kenyataannya wanprestasi dan PMH memiliki perbedaan prinsipil.

Wanprestasi

Pengertian wanprestasi secara umum adalah tidak tepat atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak sesuai perjanjian yang mengikatnya. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau dilaksanakan tidak semestinya sehingga pihak kreditur tidak mendapat haknya sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH menurut Rosa Agustina (2003) dalam Tesisnya “Perbuatan Melawan Hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis semestinya diperbuat oleh seseorang dalam sesama masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berisi:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbedaan Wanprestasi dan PMH

Pertama dari segi unsur antara Wanprestasi dan PMH memiliki perbedaan di mana pada Wanprestasi sesuai pada Pasal 1243 KUHPer yakni adanya perikatan, adanya pihak yang ingkar atau tidak menjalankan perbuatan (prestasi) sesuai dengan perikatan, dan adanya kelalaian dalam melaksanakan isi perikatan. Sedangkan pada PMH sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yakni unsurnya adanya perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang timbul.

Kedua dari segi syaratnya, dalam Wanprestasi, syarat seseorang dianggap melakukan wanprestasi adalah di antaranya adalah tidak melakukan hal yang tertera pada perikatan, dilakukan namun terlambat sesuai waktu yang ditentukan dalam perikatan, dilakukan namun tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam perikatan, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perikatan. Sedangkan dalam PMH syaratnya antara lain melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Ketiga dari segi pembuktiannya, dalam Wanprestasi, telah terjadinya wanprestasi dapat dibuktikan oleh penggugat dengan adanya perikatan perjanjian yang dilanggar atau prestasinya tidak dilakukan oleh tergugat. Pada PMH, penggugat diwajibkan membuktikan unsur-unsur PMH dan juga perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Keempat dari segi hak menuntut, pada Wanprestasi, hak menuntut ganti rugi berdasar pada Pasal 1243 KUHPerdata yakni membutuhkan pernyataan kelalaian oleh debitur (somasi) sebelum menuntut hak ganti rugi oleh kreditur. Sedangkan pada PMH, penuntutan ganti rugi tidak perlu adanya terlebih dahulu pernyataan kelalaian oleh debitur (somasi), pihak kreditur dapat langsung mengajukan gugatan PMH.

Kelima dari segi ganti rugi, dalam Wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi yang dapat diperoleh jika terjadi wanprestasi dalam perikatan perjanjian adalah Biaya (konsen), rugi (Schaden), dan Bunga (Interessen). Selain itu dalam gugatan wanprestasi juga tidak dapat meminta ganti rugi pengembalian menjadi sebagaimana mulanya (Restitutio In Integrum). Hal ini berlawanan dengan ganti rugi dalam gugatan PMH, di mana penggugat dimungkinkan untuk menuntut ganti kerugian menjadi pada keadaan semula (Restitutio In Integrum).

Dari penjabaran di atas, dapat kita lihat bahwa pada wanprestasi pelanggaran yang terjadi sangat tergantung pada perjanjian yang telah ada antara pihak (spesifik), sedangkan pada PMH pelanggarannya lebih bersifat umum. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Rutten yang dikutip oleh Rosa Agustina (2003) bahwa diibaratkan wanprestasi merupakan species dari genus perbuatan melawan hukum (PMH) yang melanggar hak-hak subjektif.

Related Post
Sidang Mediasi Gugatan Rp14,3 M, Ashanty Tak Menyangka Diperkarakan

Tak hadir di sidang perkara Wanprestasi di PN Purwokerto Laporan Rudal AfganiPurwokerto, IDN Times - Ashanty kembali tak menghadiri sidang perkara Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *