Perjanjian Pra Nikah, Apakah Penting?

Perjanjian pra nikah, apakah penting?

Perjanjian pra nikah semakin ramai diperbincangkan dikalangan millennials perempuan sejak munculnya drama korea The World of The Married. Pada drama tersebut menyajikan rangkaian cerita keluarga dalam pernikahan dengan tokoh utamanya Dr. Ji dan suaminya Tae Oh. Pada artikel ini kita tidak akan membahas terkait drama perkawinan mereka, tetapi kita akan membahas dari segi hukum terkait permasalahan hukum keluarga, salah satunya terkait perjanjian pra nikah. Kita menonton bagaimana rumitnya proses perceraian dr. Ji dan Tae Oh akibat perebutan harta gono gini dan hak asuh anak. Belum lagi dalam mengelola perusahaannya Tae Oh ternyata meminjam sejumlah uang dengan jaminan rumah tinggal mereka dan bahkan asuransi pendidikan anaknya. Kenapa perjanjian pra nikah penting untuk dibahas? Karena permasalahannya disini adalah harta pribadi yang akhirnya bercampur menjadi jaminan atas utang perusahaan.

Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci antara seorang perempuan dan laki-laki. Ikatan tersebut adalah ikatan yang kekal abadi (mitsaqon ghalidhon). Menurut Pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tentu dalam perkawinan, tujuannya adalah hidup bahagia dan menua bersama. Akan tetapi terkadang kenyataan tak seindah dengan harapan. Ada kalanya masalah datang dalam perkawinan. Pada dasarnya, ketika dua orang berkeluarga, dalam hukum perkawinan telah disebutkan bahwa harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing dan harta gono gini adalah harta yang didapat selama perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan pasal 35 UU Perkawinan, sebagai berikut:

  1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
  2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Permasalahan Harta Bersama

Permasalahan harta bersama tidak hanya muncul ketika akan terjadi perceraian, tetapi selama perkawinan juga dapat menjadi permasalahan. Contoh kasus:

Seorang suami menjadi direktur di suatu perusahaan yang perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga, sebut saja berbentuk CV. Kemudian membutuhkan pendanaan dari bank sehingga bank butuh jaminan. Kebetulan sertifikat rumah adalah atas nama suami, jadilah si sertifikat rumah tersebut menjadi jaminan di bank. Ternyata cash flow di perusahaan sedang tidak stabil dan mengakibatkan macet dalam pembayaran kredit. Akhirnya rumah tersebut disita oleh bank untuk dilelang.

Perjanian Pra Nikah

Di Indonesia, yang masih memegang adat ketimuran, masih menjadi hal yang tabu ketika salah satu pasangan mengajukan perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra nikah atau disebut prenuptial agreement adalah perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan yang biasanya berisi kesepakatan selama perkawinan, seperti: terkait harta bersama, harta bawaan, bahkan bisa terkait hak anak semisal terjadi perceraian. Pada pasal 29 UU Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
  2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian pra-nikah biasanya menjadi perlindungan untuk barang bawaan suami-istri dan untuk harta bersama. Apalagi jika jika salah satu menjalankan bisnis, dengan adanya perjanjian pra-nikah dapat ditentukan terkait siapa nama yang akan tertulis pada sertifikat kepemikikan suatu barang. Sehingga ketika terjadi sesuatu permasalahan dengan bisnisnya, harta pribadi tidak akan terbawa oleh perusahaan. Meskipun sebenarnya secara hukum seperti pada pasal 35 UU Perkawinan, sudah jelas terkait harta bawaan suami-istri, namun dengan perjanjian pra nikah ini menjadi diperjelas dan berlaku juga untuk pihak ke-3. Jadi perjanjian pra-nikah menjadi perlindungan terkait barang dalam perkawinan supaya tidak terjadi perebutan. Jadi dari pihak suami atau istri tidak dapat asal menjaminkan suatu barang menjadi jaminan di bank. Selain itu, misal terjadi perceraian dapat ditentukan terlebih dahulu hak asuh anak akan jatuh kepada siapa nantinya. Terkait hal lain yang akan diatur oleh para pihak juga diperbolehkan asalkan tidak melanggar pasal 29 UU perkawinan. Akan tetapi terkait urgensinya apakah penting atau tidak perjanjian pra-nikah itu, kembali lagi kepada individu yang akan melangsungkan perkawinan karena tergantung pada kondisi para pihak.

Related Post
Utang/Hutang Yang Berujung Pailit

Utang yang berujung pailit menjadi trend issu saat isi. Dampak dari covid-19, tidak hanya bidang kesehatan. Bidang ekonomi akan menjadi Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *