Undang-Undang Covid-19: Imunitas Pejabat Pemerintah dan Diabaikanya Kekuasaan Yudikatif (Bagian II)

Bahwa pada bagian I tulisan sebelum ini sudah dijelaskan mengenai Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang dan masalah utama terkait hubungan Presiden dan DPR sebagai penguasa kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam tulisan ini kita akan membicarakan adanya Perppu yang telah disahkan tersebut memberikan imunitas bagi pejabat yang menjalankan UU tersebut dan tidak berwenangnya Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif dalam mengadili pejabat tersebut.

Hal tersebut dicantumkan dengan jelas di dalam Pasal 27 yang memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah dalam penggunaan dana tersebut. Pada Pasal 27 ayat (1) pemerintah tidak dapat dituntut dari tindakannya dengan alasan kerugian negara. Pemerintah berasumsi bahwa tidak adanya kerugian negara tersebut karena tindakannya menggunakan dana tersebut untuk menghasilkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan dana yang timbul/dikeluarkan adalah biaya ekonomi. Dalam norma ini terlihat seolah-olah pemerintah berdagang dengan APBN yang telah diambil kekuasaannya dari DPR. Ditambah lagi dari kekebalan dari tuntuan melakukan tindak pidana korupsi karena di dalam ayat tersebut telah dijamin tidak ada kerugian negara. Norma ini seolah-olah memberikan ruang yang begitu luas kepada eksekutif untuk menghindar dari tanggung jawab hukum di depan penyidik tindak pidana korupsi.

Bagaimana kita akan tahu bahwa anggaran ribuan triliun tersebut dipergunakan seluruhnya untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut bukanlah milik pemerintah ataupun secara khusus menteri keuangan sebagai bendahara negara, itu adalah milik dari seluruh tumpah darah warga negara Indonesia. Sudah jamak terjadi banyaknya penyelewengan terhadap APBN selama ini, maraknya kasus tindak pidana korupsi dalam situasi normal di mana semua sudah diatur rapi dan diawasi oleh lembaga pengawas seperti kejaksaan dan kepolisian. Ini dalam situasi yang darurat, namun tidak dibenarkan jika fungsi dari kepolisian dan kejaksaan ataupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga dihilangkan. Jika semua kekuasaan diserap semua ke tangan pemerintah dengan alasan penyelamatan perekonomian karena Covid-19 tentu tidak ada parameter untuk mengukur semua tindakan pemerintah tersebut. Tentu ini akan menghilangkan kewenangan kejaksaan dan KPK jika ada kerugian negara yang timbul dari kebijakan pejabat tersebut, tidak berlaku lagi kerugian negara yang diatur di dalam UU No 20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya mengenai Pasal 27 ayat (2) yang memberikan ruang begitu besar kepada seluruh pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Ini tentu adalah perlindungan yang sepihak dari sisi pemerintah semata. Perlu diketahui bahwa undang-undang ini berlaku umum, dan oleh karenanya Perppu yang sudah menjadi UU juga berlaku dan memiliki daya untuk seluruh wilayah Indonesia. Dari situ yang menjadi pejabat adalah para elit yang tinggal di gedung-gedung Jakarta, mendapatkan fasilitas dari APBN. Namun jika mereka memberikan keputusan dan kebijakan maka itu akan mempengaruhi semua orang, warga biasa, pegawai swasta, wirausahawan, dan sebagainya. Jika ada warga negara yang dirugikan atas kebijakan pejabat di mana mereka akan menuntut keadilan. Pintu keadilan sudah ditutup dalam Perppu ini. Tidak ada pintu bagi mereka untuk menghadap meja hakim mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah menjalankan UU untuk melindungi perekonomian.

Tambahan pula, semua kebijakan dan keputusan pejabat tersebut juga tidak dapat dijadikan objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Ini tentu akan memiliki efek panjang pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bagaimana suatu pejabata tata usaha negara menjadi kebal dari semua kebijakan yang dikeluarkannya. Padahal setiap kebijakan yang berujung pada suatu surat keputusan akan memiliki konsekuensi secara konkret, individual dan final bagi orang/badan hukum yang terdampak dari surat keputusan yang dikeluarkan tersebut.

Padahal kekuasaan kehakiman adalah pilar utama dalam sistem demokrasi di negara kita. Konstitusi melaluui Bab IX mengenai Kekuasasan Kehakiman telah mengatur secara tegas mengenai kekuasaan yudikatif sebagaimana norma-norma sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (3)

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ayat-ayat konstitusi yang diabaikan oleh pemerintah dalam membuat Perppu selanjutnya disahkan oleh DPR jelas bagaimana diabaikannya kekuasaan kehakiman dalam mengawal jalannya pemerintah.

Pasal 27 jelas telah mengangkangi kekuasaan yudikatif yang seharusnya sebagai elemen penting dalam melakukan checks and balances terhadap jalannya pemerintahan. Seharusnya tidak ada batasan dalam kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman ini. Hal tersebut sebagaiman dari inti dari kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Hal ini demi tercapainya keadilan dan menegakkan hukum.

Related Post
PERPPU, Undang-Undang dan Relasi Presiden-DPR dalam Menghadapi Covid-19 (Bagian I)

Rangkaian tulisan ini akan membahas mengenai tindakan presiden yang mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Read more

One thought on “Undang-Undang Covid-19: Imunitas Pejabat Pemerintah dan Diabaikanya Kekuasaan Yudikatif (Bagian II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *