PERPPU, Undang-Undang dan Relasi Presiden-DPR dalam Menghadapi Covid-19 (Bagian I)

Rangkaian tulisan ini akan membahas mengenai tindakan presiden yang mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Judul yang sangat panjang untuk sebuah nama undang-undang. Menunjukkan adanya suatu kegamangan dalam menentukan apa sebenarnya yang akan diatur secara presisi dari Perppu ini.

Namun dari judul yang panjang tersebut nyatanya jumlah pasal yang diatur tidaklah banyak, hanya berisi 29 Pasal dan tidak memberikan banyak penjelasan dari aturan tersebut. Selanjutnya mengenai ruang lingkup yang dijelaskan sebagaimana di Bab I mengenai Ruang Lingkup yang memberikan aturan mengenai tujuan dari Perppu ini adalah cara agar pemerintah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan adanya kondisi yang baru dan mendesak, yaitu adanya Pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu ini memberikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan diakibatkan dari pandemi tersebut. Itu inti dari Perppu tersebut.

Uji Materi terhadap Perppu

Perppu ini pada saat ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 langsung sah dan berlaku karena pada saat itu juga langsung diundangkan oleh Kementerikan Hukum dan HAM melalui Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87. Karena sudah diundangkan dan berlaku umum untuk seluruh NKRI maka bagi siapa yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materi atas Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Mengajukan suatu uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi adalah suatu hal yang biasa, dan MK sendiri wajib menerima dan menyidangkan permohonan tersebut, selama memenuhi aspek formil pengujian. Namun demikian, dikarenakan Perppu itu memiliki jangka waktu yang tidak lama karena menunggu persetujuan DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang, maka pengujian di MK atas Perppu seolah-olah berpacu dengan proses yang terjadi di DPR.

Aspek formil uji materi di MK

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengujian di MK tersebut adalah terkait dengan aspek formil pengujian Perppu. Aspek formil ini seringkali yang menjadi halangan dari tidak dapat dilanjutkannya pemeriksaan terhadap suatu Perppu oleh MK. Perppu yang mempunyai usia atau batas waktu tertentu sebelum pengesahan oleh DPR adalah hal yang paling krusial dalam sahnya formalitas pengujian Perppu di MK. Hal ini dikarenakan MK yang tidak dapat melanjutkan pemeriksaan jika aspek formil tiba-tiba hilang dari persidangan yang berlangsung.

Pada kenyataannya seringkali uji materi di MK itu akan gugur dan TIDAK DAPAT DITERIMA karena pada saat sidang di MK berlangsung ternyata DPR telah mengesahkan Perppu tersebut menjadi undang-undang. Pada kondisi yang demikian inilah uji materi di MK tidak dapat dilanjutkan karena Perppu tersebut sudah kehilangan eksistensinya karena sudah berubah menjadi UU. MK akan menganggap tidak ada lagi objek perkara dalam uji materi yang sedang disidangkan tersebut. Walaupun pada kenyataannya secara isi dari UU yang telah disahkan DPR tersebut sama persis dengan Perppu yang diuji tersebut.

Pengesahan Perppu Menjadi UU

Dalam mengesahkan Perppu yang diajukan oleh Presiden ke DPR, selanjutnya DPR akan membahas dalam rapat paripurna. Karena DPR hanya punya pilihan menyetujui Perppu tersebut atau menolak Perppu tersebut. Tidak ada ruang untuk melakukan perubahan atau revisi Perppu tersebut oleh DPR sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 mengatur mengenai pembahasan Perppu harus mendapatkan persetujuan dalam persidangan yang berikut, artinya persidangan yang terdekat yang dapat dilaksanakan oleh DPR. Selanjutnya jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut sebagaimana Pasal 22 ayat 3 UUD.

Dalam proses pengesahan Perppu oleh DPR, sebenarnya DPR tidak memiliki waktu yang panjang untuk berdebat dan melakukan penyelidikan mendalam mengenai Perppu yang diajukan oleh Pemerintah. Hal ini memang sebagai dasar dari Perppu yang dibuat karena adanya situasi yang genting dan mendesak, sehingga perlu adanya aturan yang dibuat sebagai landasan untuk dapat menjalankan pemerintahan.

Oleh karena tidak ada waktu yang panjang tersebut, DPR yang jumlah anggotanya 575 anggota seharusnya dapat membaca secara cepat dan teliti. Tidak harus semuanya membaca jika memang ada alasan sibuk dan padatnya jadwal kerja. Namun dengan jumlah anggota yang lebih dari 575 orang ditambah dengan staf ahli, staf komisi, dan sekretariat di DPR yang berjumlah ribuan orang, seharusnya ada yang berpikir secara jernih dan dapat teliti untuk memberikan masukan dan/ataupun sanggahan dalam proses paripurna sebelum Perppu itu menjadi undang-undang. Tidak semata-mata menolak atupun menyetujui Perppu yang diajukan oleh Presiden. Namun pada kenyataannya, semua anggota DPR tersebut seolah-olah hilang karena semua harus tunduk pada pimpinan partai politik yang menaungi mereka.

Sudah menjadi kewajiban dari DPR sebagai wakil dari 250 juta warga negara Indonesia yang wajib berpikir untuk dapat secara rasional mempertimbangkan usulan Perppu yang diajukan oleh Presiden. Tidak ada alasan selain dari kemampuan mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan setiap kejadian di negeri ini sebagaimana amanah Pasal 20 dan 20A UUD 1945. Jika DPR dapat memberikan penilaian dan pengawasan yang baik tentunya masyarakta tidak perlu repot untuk mengajukan pengujian atas Perppu yang kemudian disahkan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Relasi Presiden-DPR

Presiden menguasai mayoritas kursi di DPR melalui gabungan partai pendukungnya. Ketua DPR sendiri tidak pernah sedikitpun memiliki beda pendapat dengan presiden, sama-sama dari PDI-Perjuangan, sama-sama sebagai petugas partai berada dalam komando ketua umum partainya. Walaupun mereka sebagai kepala lembaga tinggi negara. Satu kepala pemerintahan, satunya sebagai pengawas. Lalu bagaimana kalo yang diawasi dan yang mengawasi sudah satu kata satu rasa, apa yang menjadi nilai mulia konstitusi UUD 1945 menjadi terasa hambar. Semuanya menjadi selebrasi dari aneka macam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan.

Pada era pemerintahan Jokowi 2019-2024 ini, semua partai serasa masuk dalam pemerintahan. Semua masuk dalam satu periuk nasi yang sama. Rasa hambar ini dinikmati dua kekuasaan eksekutif dan legislatif. Adanya kesempatan ini tentunya memudahkan presiden dalam menjalankan pemerintahan, namun pemerintah yang berjalan tanpa pengawasan bukanlah ide dari pemerintahan yang demokratis. Tidak ada kritik keras dan perlawanan dari sisi DPR sebagai lembaga pengawas, membahayakan secara total bagi masa depan negara.

Walaupun presiden dengan kemampuan lobi politiknya dan partai pendukung yang kompak untuk sejalan dengan pemerintahan bisa menekan peluang adanya pendapat berbeda seharusnya ini pun tidak menghalangi dari adanya anggota DPR dapat memberikan opini yang berbeda dalam proses paripurna. Apakah ribuan orang di gedung DPR kehilangan daya kritis dan tangung jawab mereka dalam menjaga pemerintah berjalan di atas rel yang sesuai hukum dan konstitusi. Tidak selayaknya DPR akan selalu sejalan dengan pemerintah, kalau terus demikian maka DPR akan kehilangan fungsinya dan ini jelas tidak sejalan dengan konstitusi.

Dalam situasi yang darurat seperti penanganan Covid-19 ini tidak ada satupun usulan dari DPR dalam membuat undang-undang yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam rangka menghalau penyebaran virus Covid-19. Di sisi lain, justru ada Perppu dari Presiden melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Namun demikian, Perppu tersebut bukanlah bertujuan untuk menghalau penyebaran virus Covid-19, namun lebih pada nasib perekonomian kita sehubungan dengan pandemi ini. Virus ini masalah pokoknya adalah terkait dengan aspek kesehatan dan keselamatan nyawa setiap penduduk yang berada dalam wilayah NKRI, aspek ekonomi adalah aspek turunan dari pandemic tersebut. Pemerintah lebih fokus pada aspek hilirnya daripada aspek hulu permasalahan utama.

Di sisi lain, kalau dilihat dari kinerja pemerintah dan DPR, maka pemerintah seolah lebih giat bekerja dalam mengatur jalannya pemerintahan. DPR terlihat tidak bekerja sama sekali terkait dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Jika DPR ingin dianggap bekerja, seharusnya dia dapat membuat peraturan perundang-undangan untuk mempercepat penanganan virus tersebut. Karena fungsi utama dari DPR adalah pembentukan perundang-undangan, karena kita meragukan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan saat ini.

Kita melihat tidak adanya peran DPR dalam dua hal utama untuk mengukur kinerjanya, yaitu dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan, dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Kita akan melihat lebih dalam lagi dari fungsi penganggaran/budgeting.

Terkait dengan fokus tulisan ini yang membahas mengenai Perppu yang terkait Covid-19 dan penyelamatan sistem keuangan ini hanya satu fraksi yang menolak yaitu dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/12/dpr-setuju-perppu-covid-19-fraksi-pks-berkukuh-menolak/. Delapan fraksi lainnya mendukung pemerintah untuk mengesahkan Perppu. Persetujuan dari fraksi yang mayoritas ini menyebabkan tidak adanya perdebatan yang sempat muncul di publik karena suara mayoritas mendukung pemerintah. Tentunya publik merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup sebelum pengesahan terhadap Perppu tersebut.

Hilangnya fungsi penganggaran/budgeting DPR karena diambil alih oleh Presiden

Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dari Perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini? Hal tersebut dan tak lain adalah terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara, “Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Aturan tersebut jelas memberikan peranan yang begitu besar kepada Presiden untuk menggunakan kekuasannya menggunakan anggaran yang jumlahnya ribuan triliun rupiah. Jika pada APBN tahun 2020, pendapatan negara 2.233,2 Triliuan dan belanja sejumlah 2.540,4 T. Tentu ini jumlah yang begitu besar dan presiden mempunyai otoritas penuh tanpa adanya turut campunya DPR dalam penggunaan dana negara tersebut.

Dengan dikesampingkannya aturan yang terdapat di dalam Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 tentu ini memberikan tidak adanya marwah dari DPR sebagai pembuat UU tersebut. Bagaimana bisa suatu UU dikesampingkan keberlakuannya dengan Perppu dan DPR menyetujui Perppu tersebut.

Resiko besar perjalanan bangsa kita sedang dipertaruhkan jika pemerintah berjalan tanpa adanya pengawasan!

Related Post
Melindungi Aset Bermasalah Akibat Kredit Macet, Seperti Ini Caranya

Anda perlu mengetahui cara untuk melindungi aset bermasalah agar tidak disita bank karena pengajuan kredit di bank terkadang membuat aset Read more

2 thoughts on “PERPPU, Undang-Undang dan Relasi Presiden-DPR dalam Menghadapi Covid-19 (Bagian I)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *