Perusahaan Telat Membayar Gaji Karyawan, Ini Sanksi dan Penyelesaiannya

Salah satu isu perusahaan telat membayar gaji karyawan kerap membuat hubungan perusahaan dan pekerja memanas. Setiap karyawan tentu menantikan waktu di mana mereka menerima gaji yang menjadi haknya. Gaji karyawan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas tenaga pekerja yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

baca juga: https://dinlawgroup.com/apakah-pemutusan-hubungan-kerja-phk-diperbolehkan-pada-masa-covid-19-apa-yang-harus-dilakukan-perusahaan/

Sementara itu, PP Pengupahan mengatur waktu pembayaran gaji karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan. Pembayaran gaji idealnya dibayarkan minimal satu minggu sekali (5-6 hari kerja) atau maksimal satu bulan sekali (20 hari kerja). Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di luar jam kerja tersebut pembayaran gaji disesuaikan kontrak kerja.

Namun, Anda tentu pernah mendengar kasus perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawan sesuai perjanjian kerja. Dalam kasus seperti ini, perusahaan patut mendapat sanksi karena melanggaran peraturan UU Ketenagakerjaan. Jika perusahaan terlambat membayar gaji karyawan, pihak pekerja juga dapat melakukan penyelesaian melalui perundingan hingga tindakan hukum.

Sanksi Perusahaan yang Telat Membayar Gaji Karyawan

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2, perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawan dengan tepat waktu patut menerima sanksi berupa denda. Jumlah denda yang harus dibayarkan yaitu berdasarkan persentase tertentu dari jumlah gaji karyawan. Sanksi denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan.

Besaran denda jika perusahaan telat membayar gaji karyawan diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika perusahaan terlambat selama 4-8 hari dari tanggal pembayaran gaji seharusnya, maka jumlah denda yang dibayarkan sebesar 5% dari jumlah gaji masing-masing karyawan untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila sudah lewat dari 8 hari dari tanggal gajian dan gaji tetap belum dibayarkan, maka perusahaan dikenakan denda seperti peraturan sebelumnya (terlambat 4-8 hari) dan ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan. Ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu dalam satu bulan tidak boleh melebihi 50% dari gaji yang harus dibayarkan.

Apabila keterlambatan pembayaran gaji hingga sampai satu bulan atau lebih, maka denda yang dikenakan pada perusahaan sama seperti dua poin sebelumnya (4-8 hari dan > 8 hari). Selain itu, denda juga ditambah dengan bunga sebesar suku bunga pada bank pemerintah. Aturan tentang keterlambatan gaji harus dipatuhi.

Upaya Penyelesaian yang Bisa Dilakukan

Tindakan telat membayar gaji karyawan tentu tidak dapat didiamkan begitu saja. Karyawan sebaiknya mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak karyawan ini. Langkah yang bisa diambil pihak karyawan antara lain bipartit, tripartit, dan gugatan hukum.

  1. Penyelesaian dengan Jalur Bipartit

Bipartit merupakan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni karyawan dan perusahaan. Kedua pihak dapat melakukan perundingan sampai memperoleh kesepakatan yang biasanya memakan waktu maksimal 30 hari kerja. Namun, jika perselisihan hubungan industrial ini tidak menemui kesepakatan, karyawan dapat mengambil jalur tripartit.

  1. Penyelesaian dengan Jalur Tripartit

Jalur tripartit dapat ditempuh jika dalam waktu 30 hari kerja masih belum menemui titik terang. Pihak perusahaan dan karyawan dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak ketiga yang berwenang dalam kasus ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

  1. Penyelesaian dengan Jalur Gugatan

Apabila upaya mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan, karyawan dapat mengambil tindakan hukum dengan menggugat perusahaan. Gugatan dapat dilayangkan ke pengadilan umum dalam hal ini pengadilan hubungan industrial. Ini merupakan upaya hukum dimana hakim akan menjatuhkan putusannya.

Karyawan yang bekerja di suatu perusahaan berhak menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja. Apabila ini dilanggar, maka perusahaan harus membayar gaji ditambah denda. Karyawan juga dapat mengambil tindakan perundingan, mediasi, hingga gugatan hukum untuk menyelesaikannya. Permasalahan telat membayar gaji karyawan tak boleh dibiarkan.

Related Post
Apa Imbas Pembatasan Sosial Berskala Besar Bagi Perusahaan dan Pekerja?

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 Read more

TIPS UNTUK PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI SITUASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)

Setelah adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah daerah mulai bergerak untuk mengkaji Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *