Selain Direksi Perusahaan, Apakah Karyawan Boleh Menyepakati Kontrak Mewakili Perusahaan?

Konsultan Hukum Bisnis Jakarta – Suatu lembaga, organisasi atau perusahaan seperti halnya perusahaan dalam melakukan kerja sama bisnis harus melalui suatu perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Umumnya perjanjian yang dimaksud disebut sebagai kontrak. Pembuatan kontrak harus melibatkan dua pihak terkait sehingga ketika kontrak tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh orang lain maka akan otomatis batal demi hukum.

Di dalam suatu perusahaan, yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak adalah Direksi perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas sebauh kesepakatan dengan pihak lain seperti kerja sama dengan perusahaan mitra atau dengan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi mewakili perusahaan dan menandatangani kontrak yang dibuat dihadapan pihak yang terikat kontrak.

Akan tetapi, bagaimana jika suatu waktu Direksi berhalangan dan kontrak ditandatangani oleh karyawan atau pihak lain? 

Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian dinyatakan sebagai perbuatan yang melibatkan satu pihak atau lebih yang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih. Poin-poin di dalam perjanjian memuat hak dan kewajiban setiap pihak. Perjanjian yang sah sifatnya mengikat semua pihak yang terlibat. Perjanjian yang sama akan menjadi salah satu alat bukti dalam penyelesaian sengketa jika dikemudian hari terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

Secara hukum, kontrak yang dimaksud di atas hanya akan sah apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

  1. Adanya kesepakatan diantara para pihak. Kedua pihak sepakat mengenai pokok dan materi yang diperjanjikan. Adapun di dalam pokok perjanjian tidak boleh ada paksaan, penipuan dan kekhilafan.
  2. Para pihak cakap membuat perjanjian. Kecakapan menyangkut usia pembuat perjanjian serta kesehatan mental dan fisik tertentu.
  3. Mengenai suatu hal tertentu. Pokok yang menjadi hal yang diperjanjikan harus jelas, memiliki bentuk baik barang atau jasa.
  4. Sebab yang halal. Maksud dari poin ini adalah kontrak yang dibuat tidak berlawanan dengan Peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika Direksi mewakili perusahaan dalam menandatangani kontrak maka kontrak yang terjadi tidak boleh berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  atau UUPT.

Kewenangan Direksi

Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan yang dalam hal ini melakukan kontrak dan menandatanganinya.

  • Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”
  • Pasal 103 UUPT menyebutkan “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Dari poin kedua, disebutkan mengenai jabatan lain yang boleh mewakili perusahaan dengan catatan memiliki kuasa tertulis dari Direksi terkait. Dengan demikian, jabatan yang bisa mewakili perusahaan dalam mengadakan kontrak adalah:

  1. Jajaran Direksi Perusahaan
  2. Karyawan perusahaan jika mendapatkan kuasa tertulis dari Direksi.

Apabila kontrak dilakukan oleh pihak lain atau oleh jabatan lain selain Direksi tanpa kuasa tertulis dari Direksi maka kontrak atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu kontrak perjanjian batal demi hukum sehingga setiap pihak yang terlibat di dalam kontrak tidak dapat dikenai hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan di dalam kontrak.

Kesimpulan: kontrak antara perusahaan dengan pihak lain harus dilakukan dalam kewenangan Direksi. Jika Direksi berhalangan maka bisa dilakukan oleh jabatan lain setelah memiliki kuasa tertulis dari Direksi.

Baca Juga: Pelanggaran Hukum Oleh Perusahaan dalam Pembelian Barang Tiruan

Related Post
Wajib Tahu, Perbedaan SIUP dan NIB

Dalam kegiatan berusaha, izin sangat diperlukan sebagai dasar legalitas. Ada beberapa izin yang dikenal dalam rangka kegiatan usaha. Nomor Induk Read more

Perhatikan Izin Edar dalam Pendistribusian Obat

Izin Edar dalam Pendistribusian Obat—Di masa pandemi seperti sekarang ini, peran industri farmasi dalam membuat dan mengedarkan obat menjadi lebih Read more

One thought on “Selain Direksi Perusahaan, Apakah Karyawan Boleh Menyepakati Kontrak Mewakili Perusahaan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *