Undang-Undang Covid-19: Diabaikannya Hak Asasi Warga Negara (bagian III)

Sebelum membaca tulisan ini sebaiknya membaca bagian I dan bagian II sebelumnya yang membahas mengenai pengesahan Perppu No. tahun 2020 menjadi UU dan adanya imunitas pejabat pemerintah dan diabaikannya kekuasaan yudikatif. Hal tersebut agar pembaca dapat memahami secara runtut. Bagian ini membahas secara khusus diabaikannya hak asasi warga negara dengan adanya pengesahan Perppu tersebut oleh DPR dan akhirnya menjadi undang-undang.

Permasalahan utama dari UU yang baru disahkan dengan tujuan untuk menangani Covid-19 adalah terhadap perlindungan warga negara. Dengan tidak adanya fungsi kontrol yudikatif terhadap kekuasaan presiden selaku kepala eksekutif membuat tidak adanya keseimbangan dalam negara demokrasi ini. Jika terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang ini lalu bagaimanakah cara menyelesaikannya? Di sinilah masalah besar bisa timbul tanpa ada solusi untuk mencari jalan keluar penyelesaian. Dalam situasi pandemic Covid-19 bukan hanya pemerintah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan, namun ada 250 juta penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan yang sama dalam hidupnya, tanpa jaminan hidup, tanpa jaminan adanya pekerjaan dan perlindungan dirinya. Pemerintah dan pejabat yang menjalankan pemerintahan bukanlah pejabat yang suci dan tidak akan melakukan kesalahan, mereka juga manusia yang kadang melakukan kesalahan baik sengaja atau tanpa sengaja. Tentu setiap keputusan mereka melekat karena adanya jabatan dan kedudukan yang menyertainya, namun itu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab mereka.

Warga negara adalah inti dari keberadaan negara kita tercinta ini. Merekalah yang harus dibela dan diperjuangkan, selaku objek utama dalam pemerintahan. Pemerintah hanyalah bagian kecil dari lingkaran besar dalam rangka penyelamatan mereka menghadapi wabah ini. Namun demikian, karena lemahnya kontrol dari warga negara kepada pemerintahan yang berjalan tidak berarti pemerintah akan melampaui kewenangannya dengan mengabaikan tata aturan dalam bernegara.

Sudah jelas di jamin di dalam undang-undang dasar mengenai hak-hak asasi warga negara dalam memperoleh keadilan. Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dari hal tersebut sudah jelas bahwa konstitusi kita sudah menjamin bagaimana seharusnya negara melindungi warga negara dalam memperoleh keadilan dari setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya dari Perppu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan telah disahkan oleh DPR tersebut jelas telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam konstitusi, yaitu:

  1. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dijelaskan mengenai, “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
  2. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
  3. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan ayat-ayat konstitusi tersebut terlihat bagaimana seharusnya undang-undang dibuat dengan tetap melindungi hak asasi warga negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatf, dan negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang diusulkan kepada DPR sebagai penguasa kekuasaan legislatif.

Ayat-ayat yang menjadi norma dalam peraturan undang-undang haruslah tunduk pada konstitusi sebagai tumpuan utama kita dalam bernegara. Kita tidak bisa membuat peraturan perundang-undangan dalam situasi apapun dengan mengabaikan konstitusi kita. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak asasi warga negara, maka undang-undang tersebut haruslah dibatalkan.

Related Post
PRESS REALEASE PENGUJIAN UU NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPPU COVID-19

PRESS RELEASE SIDANG PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA NOMOR 45/PUU-VIII/2020 = UU NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PERPPU PENANGANAN Read more

Undang-Undang Covid-19: Imunitas Pejabat Pemerintah dan Diabaikanya Kekuasaan Yudikatif (Bagian II)

Bahwa pada bagian I tulisan sebelum ini sudah dijelaskan mengenai Perppu No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *