Utang/Hutang Yang Berujung Pailit

Utang yang berujung pailit menjadi trend issu saat isi. Dampak dari covid-19, tidak hanya bidang kesehatan. Bidang ekonomi akan menjadi efek yang paling dirasakan oleh masyarakat. Banyak debitor (perusahaan) yang tidak mampu membayar utangnya akibat pandemic covid-19. Sebenarnya tidak semua utang dapat berujung pailit. Seperti telah kita bahas pada artikel sebelumnya bahwa pailit adalah kondisi dimana debitor tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada lebih dari 1 kreditor.

Perusahaan membutuhkan utang dari perbankan atau lembaga pembiayaan untuk modal usahanya. Pandemi covid-19 menjadikan kegiatan usaha tidak dapat dilakukan dengan normal. Produktivitas menurun membuat pendapatan perusahaan juga menurun. Pendapatan yang menurun sementara beban perusahaan tidak berkurang, membuat banyak perusahaan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam membayar hutang yang jatuh tempo.

Apa itu utang?

Utang menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 1 angka (6) bahwa utang adalah: kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor

Dari mana utang dapat lahir?

Ada 2 sebab timbulnya utang, yaitu: utang yang lahir karena undang-undang dan utang yang lahir karena perjanjian. Utang yang lahir karena Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW)

2. Negotiorum Gestio atau wakil tanpa kuasa yang menimbulkan timbulnya perikatan (Pasal 1354 BW)

Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

3. Perikatan Bebas (Pasal 1359 BW)

Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali.

Terhadap perikatan bebas (natuurwke verbindterds), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Sedangkan utang yang lahir karena perjanjian adalah sebagai berikut:

  1. karena perikatan untuk memberikan sesuatu (jual-beli)
  2. Perikatan untuk berbuat sesuatu (pinjaman utang)
  3. perikatan tidak berbuat sesuatu (sertitut/pengabdian pekarangan)

Penagihan utang tidak hanya melalui pailit saja. Kreditor dapat melakukan upaya penagihan utang kepada debitor, dengan:

a. upaya biasa, berdasarkan BW, sebagai berikut:

Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1236

Debitor wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada Kreditor bila ia menjanjikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.

Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila Debitor tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, Debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

b. adanya kepentingan yang wajar

maksudnya adalah, hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang memadai yang berhak untuk mengajukan gugatan hukum.

c. upaya pailit

upaya hukum yang merupakan pemaksaan dengan memaksa debitor untuk menuhi kewajibannya.

Kenapa utang bisa berujung pada pailit?

Utang yang dapat ditagih adalah ketika utang tersebut sudah jatuh tempo/jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu: kewajiban yang telah jatuh waktu, percepatan waktu penagihan, Pengenaan sanksi oleh Instansi berwenang, Pengenaan Denda oleh instansi berwenang, Karena putusan Pengadilan, dan Karena Putusan Arbitrase. Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuhwaktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Untuk diskusi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui website ini.

Related Post
Melindungi Aset Bermasalah Akibat Kredit Macet, Seperti Ini Caranya

Anda perlu mengetahui cara untuk melindungi aset bermasalah agar tidak disita bank karena pengajuan kredit di bank terkadang membuat aset Read more

Ingin Mengajukan Restrukturisasi Hutang, Pertimbangkan Syarat dan Dampaknya

Pada kondisi tertentu terkadang nasabah perlu mengajukan restrukturisasi hutang di bank. Nasabah bank yang memiliki kredit atau hutang di bank Read more

Apartemen Gagal Bangun, Bagaimana Solusi untuk Konsumen?

Pembangunan suatu apartemen atau gedung melibatkan banyak pihak baik sektor pemerintahan maupun swasta. Sebelum pembangunan, permasalahan legalitas tanah dan ijin Read more

3 thoughts on “Utang/Hutang Yang Berujung Pailit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *