Wajib Tahu, Perbedaan SIUP dan NIB

Dalam kegiatan berusaha, izin sangat diperlukan sebagai dasar legalitas. Ada beberapa izin yang dikenal dalam rangka kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dikatakan merupakan izin yang dapat menggantikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), namun ada beberapa usaha yang juga masih mewajibkan SIUP.

Yang dimaksud dengan SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang wajb dimiliki oleh setiap perusahaan perdagangan, hal ini disampaikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 46/2009). Dalam Permendag 46/2009 juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis SIUP, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 dan 3 yakni:

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SIUP Kecil;

b. SIUP Menengah; dan

c. SIUP Besar.

(3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pembagian SIUP di atas dibagi berdasarkan harta kekayaan perusahaan tersebut. Jelasnya ada pada Pasal 3 Permendag 46/2009 yakni:

(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ada beberapa kegiatan usaha yang tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Permendag 46/2009 di antaranya:

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:

a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:

1.  usaha perseorangan atau persekutuan;

2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan

3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Khusus untuk SIUP Mikro, karena usaha mikro termasuk ke dalam kegiatan usaha yang tidak diwajibkan memilik SIUP, sifat kepemilikannya adalah opsional tergantung kehendak pemilik usaha mikro tersebut, hal ini didasarkan pada Pasal 4 Ayat 2 Permendag 46/2009.

NIB merupakan Nomor Induk Berusaha. Dijelaskan pada Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (PP 24/2018) :

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Jika dalam SIUP, didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing daerah tempat usaha didirikan, pada NIB pendaftaran dan penerbintan NIB dilakukan secara daring oleh lembaga Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 PP 24/2018, yaitu:

(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

(2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NIB juga dapat berlaku sebagai TDP. Hal ini berbeda dengan SIUP di mana pemegang SIUP masih harus mengurus TDP lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 26 Huruf a yaitu:

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai:

a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang tanda daftar perusahaan;

Jadi pada dasarnya, NIB sejatinya dapat menggantikan SIUP. Lalu apa perusahaan masih memerlukan SIUP? Ada beberapa sektor usaha yang masih diwajibkan memiliki SIUP yang di antaranya yaitu:

  • Sektor usaha bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan
  • Sektor usaha pertambangan
  • Sektor usaha konstruksi atau pembangunan
  • Sektor usaha ekspor impor
  • Sektor usaha jasa keuangan
  • Sektor usaha pariwisata & travel
Related Post
Prosedur Izin Industri Farmasi

Izin Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.. Read more

Perhatikan Izin Edar dalam Pendistribusian Obat

Izin Edar dalam Pendistribusian Obat—Di masa pandemi seperti sekarang ini, peran industri farmasi dalam membuat dan mengedarkan obat menjadi lebih Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *