Wajibkah Materai disertakan dalam Surat Perjanjian?

Materai dalam Surat Perjanjian— Dalam sebuah perjanjian biasanya tanda tangan para pihak dibubuhi di atas sebuah materai. Apakah memang penyertaan materai dalam surat perjanjian merupakan sebuah prasayarat?

Akan dibahas terlebih dulu mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai apa itu perjanjian, yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Adapun agar perjanjian dapat dianggap sah, syaratnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni di antaranya:

  1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata di atas, tidak ada syarat bahwa materai menjadi syarat sahnya sebuah perjanjian dan memang dengan atau tanpa materai dalam sebuah surat perjanjian, perjanjiannya akan tetap sah selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Lantas, apa sebenarnya fungsi materai dalam perjanjian?

Fungsi Materai dalam Surat Perjanjian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (UU 10/2020), Pasal 1 angka (1) menjelaskan Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Adapun mengenai tujuan dari Bea Materai diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU 10/2020 yakni:

  1. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
  2. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai.
  3. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
  4. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil.
  5. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai objek yang dikenakan bea materai diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU 10/2020 di antaranya:

  1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.
  2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Mengenai dokumen yang bersifat perdata, pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a UU 10/2020 surat perjanjian termasuk di dalamnya.

Dalam sebuah perjanjian, tidak jarang kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan hukum antara para pihak dalam perjanjian. Di sinilah fungsi materai dalam surat perjanjian.ketika surat perjanjian akan dijadikan bukti dalam persidangan, fungsi materai dalam surat perjanjian adalah agar surat perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti di pengadilan karena fungsinya untuk menerangkan suatu kejadian keperdataan sebagaimana ada pada Pasal 3 UU 10/2020. Sehingga, fungsi materai dalam surat perjanjian merupakan tindakan preventive jika terjadi sengketa antara para pihak agar perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika surat perjanjian yang timbul sengketa tidak diberikan materai? Pada hal ini dapat dilakukan Pemateraian Kemudian yang diatur dalam Pasal 17-Pasal 20 UU 10/2020.

Kesimpulannya, penyertaan materai dalam perjanjian tidak wajib karena bukan merupakan syarat sah sebuah perjanjian, namun begitu tidak ada salahnya juga dan justru lebih baik untuk menyertakan materai dalam sebuah surat perjanjian sebagai tindakan antisipasi atau just in case terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, surat perjanjian yang ditandatangani dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Related Post
Perjanjian Pra Nikah, Apakah Penting?

Perjanjian pra nikah, apakah penting?Perjanjian pra nikah semakin ramai diperbincangkan dikalangan millennials perempuan sejak munculnya drama korea The World of Read more

Utang/Hutang Yang Berujung Pailit

Utang yang berujung pailit menjadi trend issu saat isi. Dampak dari covid-19, tidak hanya bidang kesehatan. Bidang ekonomi akan menjadi Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *